2024, BP Tapera Akan Kelola Rp60 T Fokuskan Lembaga Pemerintah

Warnabiru.com - Badan pengelola program tabungan perumahan umum (BP Tapera) memperkirakan bahwa mereka akan mengumpulkan dan mengelola Rp60 triliun pada tahun 2024, sebagian besar untuk mendanai perumahan bagi orang-orang yang bekerja untuk lembaga pemerintah.

Komisioner BP Tapera, Adi Setianto menegaskan kembali bahwa pada tahap awal hingga 2024, BP Tapera hanya akan mendaftarkan karyawan lembaga pemerintah sebagai peserta program tabungan perumahan, yang mengharuskan pengusaha dan pekerja untuk berkontribusi pada skema pinjaman hipotek mirip dengan asuransi kesehatan universal.

Program ini diharapkan memiliki 13,1 juta peserta terdaftar pada tahun 2024, yang akan terdiri dari pegawai negeri, pegawai perusahaan milik negara dan milik daerah, personel Militer Indonesia (TNI), dan personel Polisi Nasional (Polri).

"Berdasarkan proyeksi kami, kami bisa mengumpulkan dana jangka panjang Rp60 triliun," kata Adi saat dengar pendapat dengan Komisi V DPR.

Pemerintah telah menetapkan tujuan untuk meningkatkan tingkat kepemilikan rumah menjadi 70 persen, dari 56,7 persen saat ini, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Ini adalah bagian dari strategi pemerintah untuk menyelesaikan simpanan perumahan, yang mencapai 7,6 juta pada tahun 2014.

BACA JUGA: Pakar Hukum: Jaga Independensi, Seleksi Penyelenggara Pemilu Perlu Perbaikan

Sementara pemerintah Indonesia memiliki program “1 juta rumah” yang sudah ada, yang telah menyumbangkan 4,8 juta rumah sejak didirikan pada tahun 2015 hingga 2019, ia telah berjuang untuk melanjutkan pendanaan program.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, pemerintah akan membutuhkan Rp 557 triliun untuk menyelesaikan jaminan perumahan selama lima tahun ke depan. Pendanaan Tapera diharapkan untuk membiayai pengembangan 500.000 rumah selama lima tahun ke depan.

Namun, Tapera mendapat reaksi keras dari pengusaha dan serikat pekerja karena program ini dianggap membebani.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25/2020 tentang Tapera, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Mei, keanggotaan untuk program ini wajib untuk semua pekerja.

Peraturan tersebut mensyaratkan para peserta untuk membayar setoran bulanan sebesar 3 persen dari gaji bulanan karyawan, yang dibagi antara perusahaan dan karyawan untuk pekerja sektor swasta, dengan karyawan membayar 2,5 persen dan perusahaan membayar 0,5 persen.

Adi menegaskan kembali bahwa perusahaan swasta dikecualikan dari pendaftaran wajib untuk tujuh tahun ke depan dan bahwa BP Tapera hanya akan fokus pada pekerja lembaga pemerintah sebelum batas waktu. Dia menambahkan bahwa pemerintah telah mengadakan diskusi dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani.

“Kami sepakat untuk fokus pada pendaftaran pegawai negeri, anggota TNI dan Polri,” kata Adi.

BP Tapera akan menggantikan Dewan Penasihat Tabungan Perumahan untuk Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS), dengan yang terakhir diperkirakan akan menyerahkan asetnya sebesar Rp 12,3 triliun kepada yang sebelumnya.

Bapertarum-PNS memiliki total 6,7 juta peserta, baik pegawai negeri sipil aktif dan pensiunan. BP Tapera akan fokus pada pengelolaan transfer peserta dari Bapertaperum-PNS hingga 2021, yang menurut Adi akan berjumlah 4,2 juta peserta pada tahun ini.

BACA JUGA: WHO Rilis Data Turunnya Akses Obat HIV di Tengah Krisis COVID-19

Pemerintah telah menyuntikkan Rp 2,5 triliun ke BP Tapera sejauh ini untuk pengeluaran operasional lembaga.

“Kami sedang dalam proses likuidasi aset Bapertarum-PNS, dan akan mencairkan aset yang dilikuidasi badan tersebut kepada pegawai negeri sipil yang aktif,” kata Adi.

Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan pada awal Juni bahwa pemerintah harus memanfaatkan program jaminan sosial yang ada, Badan Jaminan Sosial Pekerja (BPJS Ketenagakerjaan), yang sudah memiliki dasar hukum untuk membantu mendanai kepemilikan rumah.

“Kami sudah memiliki tunjangan hari tua [JHT] yang termasuk dalam BPJS Ketenagakerjaan yang dapat digunakan untuk membeli rumah. Mengapa kita membutuhkan program lain yang mengharuskan kita membayar lebih banyak lagi, padahal kita sudah memiliki program serupa?” kata Hariyadi dalam sebuah wawancara.