Pembubaran 18 Lembaga Negara Oleh Presiden Jokowi dan Lembaga Negara Lainnya yang Bernasib Sama

Pada Senin 13 Juli 2020 bertempat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Presiden Joko Widodo menegaskan akan menghapuskan 10 lembaga dan komisi dalam waktu dekat. Alasan utama dari hal tersebut tentu efisiensi anggaran sehingga bisa dipindahkan ke lembaga negara lainnya. Sehingga yang terjadi adalah efisiensi kecepatan dalam mengurus negara. Lembaga maupun komisi itu sebelumnya dibentuk oleh undang - undang, peraturan presiden dan peraturan pemerintah.

Untuk lembaga negara yang dibentuk atas dasar peraturan presiden tentu mudah dibubarkan. Yang sulit adalah saat membubarkan lembaga negara atas bentukan undang - undang, karena membutuhkan persetujuan DPR.

Jauh sebelum ada rencana Presiden Joko Widodo menghapus beberapa lembaga negara tersebut. Ternyata presiden sebelumnya juga telah menghapus beberapa lembaga negara yang dianggap menghambat kemajuan. Seperti pembubaran DPA pasca reformasi penurunan Presiden Soeharto hingga Aspri yang dibubarkan Presiden Soeharto pasca peristiwa Malari.

1.DPA

DPA adalah kepanjangan dari Dewan Pertimbangan Agung, dimana tugas lembaga negara ini adalah memberikan masukan dan pertimbangan kepada negara. Secara resmi lembaga negara ini didirikan tanggal 24 September 1945. Namun di era kepemimpinan Presiden Soekarno lembaga ini cenderung tidak berarti karena ketuanya dirangkap juga oleh Presiden Soekarno.

BACA JUGA: Masalah Regulasi Batasi Indonesia dalam Rantai Farmasi Global

Baru pada saat Presiden Soeharto lembaga ini dipimpin oleh orang berbeda. Namun sebenarnya kondisinya sama dengan saat dipimpin Presiden Soekarno. Karena usulannya tidak pernah didengarkan oleh Presiden Soeharto. Konon lembaga negara ini hanya digunakan oleh Presiden Soeharto sebagai tempat buangan para orang - orang dekat Presiden Soeharto. Sehingga tidak heran ada anekdot yang menyatakan bahwa DPA kepanjangan dari Dewan Pensiunan Agung.

Seperti saat Mayor Jendral Harsudiono Hartas, Kepala Staf Sosial Politik ABRI keceplosan soal pengganti Wakil Presiden Sudharmono. Dia menyebutkan Try Sutrisno sehingga dianggap lancang karena Presiden Soeharto belum menyebutkan siapa kandidat wakil presiden pengganti Sudharsono. Akibatnya dia diposisikan di DPA. Padahal sebelumnya dia hendak dijadikan Menteri Dalam Negeri.

Jendral Oerip Sumoharjo pasca dicopot dari jabatan Kepala Staf Umum TKR juga dibuang oleh Presiden Soekarno di DPA ini. Kemudian ada pula Mayor Jasir Hadibroto mantan gubernur Lampung yanh mengeksekusi Ketua PKI DN Aidit. Selebihnya berisi para pensiunan baik sipil atau militer yang tidak didengar suaranya oleh Presiden Soeharto. Akhirnya pasca reformasi DPA secara resmi dibubarkan pada tanggal 31 Juli 2003.

2.Aspri

Aspri adalah kepanjangan dari asisten pribadi presiden yang dibentuk oleh Presiden Soeharto. Tugasnya adalah membantu kinerja presiden semacam menteri koordinator namun lebih super power. Karena dalam kinerjanya seringkali lintas kementrian bahkan seringkali sampai ranah dunia inteljen. Contohnya nyatanya adalah saat lembaga negara pimpinan Ali Moertopo ini memanggil seenaknya para menteri ke kantornya. Bahkan seringkali menjalin mitra bisnis tanpa sepengetahuan duta besar.

Yang paling menonjol adalah saat mengirim nota kepada direksi bank negara untuk mengeluarkan kredit sebuah perusahaan atau perseorangan. Sehingga hal ini seringkali menjadi problem bagi kementrian - kementrian dibawahnya. Contoh kinerja nyata Aspri ini adalah saat melakukan peleburan partai - partai politik di Indonesia. Yang sebelumnya mencapai puluhan hanya dikerdilkan menjadi tiga jenis partai saja. Terdiri dari partai mewakili agama yakni PPP, mewakili partai berbasis nasionalis yakni PDI dan ketiga yakni Golkar. Dengan model bonsai inilah penguasa dapat memantau para partai pesaingnya. Yakni dengan membuat ricuh setiap kampanyenya atau menempatkan ketua partai yang pro dengan pemerintah.

Aspri sendiri dibubarkan oleh Presiden Soeharto pasca peristiwa Malari atau lima belas Januari 1974. Saat itu Presiden Soeharto kedatangan tamu Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka ke Jakarta. Namun kedatangannya dihantui dengan demonstrasi besar - besaran yang mengambil isu boikot anti produk Jepang. Hal itu terjadi karena saat itu banyak produk - produk Jepang yang membanjiri dalam negeri. Belum lagi banyak investasi ugal - ugalan dalam negeri yang dinilai mahasiswa membahayakan ekonomi dalam negeri dan menyinggung harga diri dalam negeri.

BACA JUGA: 2024, BP Tapera Akan Kelola Rp60 T Fokuskan Lembaga Pemerintah

Intinya demonstrasi itu berujung pada kerusuhan besar - besaran di Jakarta. Diduga para pelaku kerusuhan bukanlah mahasiswa karena mahasiswa bukanlah tipe perusak, namun massa lain yang mempunyai kepentingan berbeda. Hasilnya 500 mobil dirusak, 200 mobil dibakar dan 5 bangunan ludes di Pasar Senen.

Di peristiwa inilah konon terjadi persaingan dua tokoh dekat Presiden Soeharto yakni antara ketua Aspri Ali Moertopo dengan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Pangkopkamtib yakni Jendral Sumitro. Dalam peristiwa itu Jendral Sumitro menuduh Ali Moertopo sebagai dalang peristiwa ini. Diduga Ali Moertopo menggalang orang - orang bekas DI/TII untuk melakukan perusakan itu. Sehingga merusak citra mahasiswa dan menjatuhkanJendral Sumitro yang saat itu dekat dengan mahasiswa. Sedangkan Ali Moertopo beralasan bahwa dalang peristiwa Malari ini adalah kader - kader Partai Sosialis Indonesia dan Masjumi. Pada versi Ali Moertopo inilah pemerintah percaya.

Menanggapi peristiwa ini langkah Presiden Soeharto selanjutnya adalah membubarkan Aspri dan menempatkan Ali Moertopo sebagai Wakil Kepala Bakin dan Jendral Soemitro sebagai duta besar Amerika Serikat namun ditolak oleh jendral itu. Sedangkan jabatan Pangkopkamtib dijabat sendiri oleh Presiden Soeharto.