Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sosial Menolak UU Cipta Kerja

Kompas.com

Warnabiru.com - Secara resmi pihak Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sosial (PKS) menolak UU Tenaga Kerja yang disahkan anggota DPR pada Senin, 5 Oktober 2020.

Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Hasan menganggap RUU Tenaga Kerja tersebut dianggap terlalu terburu - buru disahkan. Sehingga unsur penting di setiap pasalnya kurang diperhatikan.

"Pembahasan terlalu cepat dan buru - buru, substansial pasal per pasal kurang mendalami," jelas  Marwan Cik Hasan.

Seharusnya RUU Cipta Kerja ini dibahas lebih komprehensif karena dampak panjangnya akan dialami oleh masyarakat.

"Fraksi Partai Demokrat kembali menyatakan menolak RUU Cipta Kerja. Kami menilai banyak hal perlu dibahas kembali secara komprehensif," jelas Marwan Cik Hasan.

BACA JUGA: DPR Resmi Sahkan UU Cipta Kerja

Selain itu Partai Demokrat menganggap RUU Tenaga Kerja ini berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat. Sehingga harus melibatkan semua elemen masyarakat.

"Tak perlu buru - buru, harus lebih utuh libatkan stakeholder biar tidak berat sebelah, berkeadilan sosial dan menggerakkan ekonomi,"  Marwan Cik Hasan.

Sedangkan menurut Partai PKS pembahasan RUU Cipta Kerja ditengah pandemi Covid-19 malah membatasi keterlibatan publik dalam pembahasannya.

"Setelah banyak menimbang masukan dan sikap penolakan dari seluruh lapisan masyarakat dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari organisasi masyakat, MUI, NU dan Muhammadiyah, dan berbagai pakar dan aspirasi dari serikat kerja, konstituen dengan memperhatikan itu semua maka Fraksi PKS menyatakan menolak RUU Cipta Kerja untuk ditetapkan menjadi undang - undang," jelas anggota Fraksi PKS, Amin AK.

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya RUU Cipta Kerja adalah aturan hukum baru di Indonesia yang menggabungkan beberapa aturan substansi pengaturannya berbeda menjadi satu payung hukum.

Kemudian secara resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang - Undang (RUU) Tenaga Kerja pada Senin, 5 Oktober 2020 menjadi UU Tenaga Kerja.

Perjalanan RUU Tenaga Kerja tersebut sudah dibahas 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktoner 2020. Dimana pembasan RUU yang terdiri dari 15 bab dan 174 pasal.

Melalui Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto. Pihak pemerintah berharap UU Cipta Kerja ini dapat meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak lapangan kerja.

"Kita memerlukan penyerdahanaan, sinkronisasi, dan pemangksan regulasi untuk itu, diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang - undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektfivitas birokrasi," jelas Airlangga Hartanto.

Dibawah ini alasan mengapa banyak serikat buruh menolak RUU Tenaga Kerja tersebut.

Pertama RUU Cipta Kerja menghapus libur mingguan selama dua hari untuk lima hari kerja. Pada Pasal 79 Ayat (2) poin b RUU itu disebutkan bahwa istirahat mingguan adalah satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu. RUU ini juga menghapus pula cuti panjang dua bulan per enam tahun.

Kedua Diubahnya sanksi jika pengusaha menghalangi buruh cuti haid, melahirkan, tidak membayar upah minimum, upah lembur, atau menghalangi buruh berserikat dan mogok. Dimana Semua pelanggaran aturan-aturan itu nantinya hanya dihukum sanksi administratif.