BEM SI Memberikan Sindiran Kepada Pemerintah Terkait Demonstrasi Menolak UU Cipta Kerja

Sedang Populer

hery Jatmiko
kita harus tahu batasan diri kita sendiri

Warnabiru.com - Pasca disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah pada  Senin, 5 Oktober 2020, banyak pihak menolaknya. Perwakilan dari mahasiswa yang diwakili Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menolak pengesahan UU Cipta kerja tersebut.

"Kami Aliansi BEM Se-Indonesia menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan seluruh wakil rakyat Indonesia," jelas Remy Hastian pada Senin, 5 Oktober 2020.

Namun pasca dikeluarkannya mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR oleh BEM SI. Ternyata pihak pemerintah maupun DPR tetap tidak bergeming. Bahkan saat dilakukan demonstrasi besar - besaran menentang UU Cipta Kerja pada Kamis, 8 Oktober 2020. Presiden Joko Widodo malah berkunjung ke Pulau Pisang, Kalimantan Tengah, untuk menengok lumbang pangan sawah dan peternakan bebek disana.

Dilansir dari kompas.com atas hal itu BEM SI yang diwakili oleh Koordinator BEM SI, Remy Hastian memberikan komentar lewat keterangan resminya pada Senin, 12 Oktober 2020.

"Kami Aliansi BEM SI menegaskan dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menanamkan niat dan usaha yang kuat, bahwasanya kita belum kalah!" ungkap Remy Hastian

Menurut Remy Hastian momentum demonstran UU Cipta Kerja dinilai tidak tepat. Karena saat demonstrasi digelar Presiden Joko Widodo tidak di Jakarta.

"Narasi yang kita perjuangkan pada hari itu, ternyata nihil, karena Presiden RI pada saat itu melanjutkan perjalanan dinas ke Kalimantan Tengah untuk melihat itik di sebuah peternakan," lanjut Remy.

Demonstrasi yang memuncak pada 8 Oktober 2020 menurut Remy Hastian. Adalah bentuk kemarahan rakyat dan buruh dalam rangka menolak UU Cipta Kerja.

"Ekskalasi gerakan mahasiswa dan masyarakat dibangun tidak hanya terbatas pada tanggal 8 Oktober saja, tetapi narasi perjuangan penolakan akan terus kami gaungkan sampai Pemerintah RI dalam hal ini Presiden mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja," ujar Remy.

BACA JUGA:  Tanggapan Pemerintah Terhadap UU Cipta Kerja yang Dikritik Banyak Pihak

Remy Hastian menjelaskan bahwa masyarakat harus tetap kuat dalam rangka menentang UU Cipta Kerja. Dimana BEM SI akan melanjutkan perlawanan penolakan UU Cipta Kerja sampai dicabutnya UU tersebut. Meskipun BEM SI menilai pemerintah tidak memberikan ruang akses informasi mengenai UU Cipta Kerja ini

"Pemerintah lah yang menciptakan kebohongan serta membuat disinformasi yang sesungguhnya di mata publik, karena masyarakat tidak diberikan ruang untuk mengakses informasi mengenai UU Cipta Kerja yang telah disahkan," ujar Remy.

Menanggapi banyaknya aksi demonstran menentang UU Cipta Kerja tersebut. Presiden Joko Widodo menyilahkan kepada masyarakat untuk melakukan judicial riview UU Cipta Kerja tersebut ke Mahkamah Konsitusi.

"Jika masih ada ketidakpuasan terhadap UU Cipta Kerja, silahkan ajukan uji materi atau judicial riview ke Mahkamah Konstitusi," jelas Presiden Joko Widodo secara virtual dalam jumpa persnya di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat, 9 Oktober 2020.

Menurut Presiden Joko Widodo adanya aksi demonstrasi menentang UU Cipta Kerja tersebut. Karena adanya informasi hoaks terkait UU Cipta Kerja.

"Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi disinformasi mengenai substansi dari UU ini dan hoaks di media sosial," ucap Presiden Joko Widodo.

Terkait ucapan Presiden Joko Widodo yang menyarakan agar masyarakat melakukan judicial riview terkait penolakan UU Cipta Kerja. Pihak Manajer Forum Indonesia untuk Transparasi (Fitra), Baidul Hadi. Menilai pernyataan Presiden Joko Widodo itu adalah hal klise.
Karena menurut Fitra hal itu juga diucapkan dalam kasus UU Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) yang menuai kontroversi beberapa waktu lalu.

"Klise apa yang disampaikan Presiden. Kalau masyarakat tak setuju silahkan ajukan JR ke MK. Saya ini kasusnya sama dengan kasus UU KPK, Presiden juga statement-nya begitu," jelas Naidul Hadi dalam sebuah diskusi pada Minggu, 11 Oktober 2020.

BACA JUGA:  Perangkat Desa di Ponorogo Memilih Bayar Semen 400 Sak Daripada Diarak Pasca Terciduk Berbuata Susila
- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Berita Terbaru

Sedang Populer