DPR Resmi Sahkan UU Cipta Kerja

Sedang Populer

hery Jatmiko
kita harus tahu batasan diri kita sendiri

Warnabiru.com - Secara resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang - Undang (RUU) Tenaga Kerja pada Senin, 5 Oktober 2020 menjadi UU Tenaga Kerja. Ditandai dengan ketukan palu tanda pengesahan setelah mendapatkan persetujuan dari mayoritas peserta rapat oleh Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin.

"Apakah RUU Cipta Kerja dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang - undang ?" Tanya Aziz Syamsuddin.

"Setuju," jawab anggota yang hadir dalam rapat paripurna.

Perjalanan RUU Tenaga Kerja tersebut sudah dibahas 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktoner 2020. Dimana pembasan RUU yang terdiri dari 15 bab dab 174 pasal itu dijelaskan oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas.

"Baleg bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali, dua kali rapat dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali : dua kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan enam kali rapat timus /timsin yang dilakukan mulai Senin sampai Minggu, dimulai pagi hingga malam dini hari," jelas Supratman Andi Agtas.

"Bahkan masa reses tetap melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR," jelas Supratman Andi Agtas.

BACA JUGA: Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sosial Menolak UU Cipta Kerja

Pihak pemerintah berharap agar UU Cipta Kerja ini dapat meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak lapangan kerja. Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto.

"Kita memerlukan penyerdahanaan, sinkronisasi, dan pemangksan regulasi untuk itu, diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang - undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektfivitas birokrasi," jelas Airlangga Hartanto.

BACA JUGA:  Mosi Tidak Percaya Diajukan ke DPR dan Pemerintah Terkait UU Cipta Kerja

RUU Cipta Kerja adalah aturan hukum baru di Indonesia yang menggabungkan beberapa aturan substansi yang berbeda menjadi satu payung hukum. Dampak RUU Cipta Kerja ini sendiri berpengaruh terhadap masyarakat luas terutama jutaan buruh di Indonesia.

Tidak heran karena dinilai ada beberapa hal yang dianggap merugikan buruh banyak serikat buruh berusaha menolak RUU Cipta Kerja ini. Dibawah ini beberapa alasan mengapa RUU Cipta Kerja diprotes banyak serikat buruh di Indonesia diantaranya yakni.

Pertama RUU Cipta Kerja menghapus libur mingguan selama dua hari untuk lima hari kerja. Pada Pasal 79 Ayat (2) poin b RUU itu disebutkan bahwa istirahat mingguan adalah satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu. RUU ini juga menghapus pula cuti panjang dua bulan per enam tahun.

Kedua Diubahnya sanksi jika pengusaha menghalangi buruh cuti haid, melahirkan, tidak membayar upah minimum, upah lembur, atau menghalangi buruh berserikat dan mogok. Dimana Semua pelanggaran aturan-aturan itu nantinya hanya dihukum sanksi administratif.

Partai yang menyetujui RUU Cipta Kerja adalah Partai Demokrasi Indonesia, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Sedangkan dua partai lainnya yang menolak RUU Cipta Kerja adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Berita Terbaru

Sedang Populer