Mosi Tidak Percaya Diajukan ke DPR dan Pemerintah Terkait UU Cipta Kerja

Sedang Populer

hery Jatmiko
kita harus tahu batasan diri kita sendiri

Warnabiru.com - Pasca disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah pada  Senin, 5 Oktober 2020, banyak pihak menolaknya. Dari pihak mahasiswa yang diwakili Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menolak pengesahan UU Cipta kerja.

Hal ini dijelaskan oleh Koordinator Pusat BEM SI 2020, Remy Hastian.

"Kami Aliansi BEM Se-Indonesia menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan seluruh wakil rakyat Indonesia," jelas Remy Hastian pada Senin, 5 Oktober 2020.

Dibawah ini adalah bentuk penjelasan dari mosi tidak percaya yang ditulis oleh BEM SI.

BACA: Dari PP Muhamadiyah Hingga MUI Menolak UU Cipta Kerja

MOSI TIDAK PERCAYA RAKYAT INDONESIA TERHADAP PEMERINTAH DAN WAKIL RAKYAT INDONESIA DALAM PENGELOLAAN NEGARA

Dengan Penetapan tingkat 1 Omnibuslaw (RUU Cipta Kerja) di Badan Legislatif saat pandemi di tengah gejolak penolakan dari masyarakat dan mahasiswa yang dapat menyengsarakan rakyat Indonesia. Di mana hal tersebut diakibatkan oleh ketidakbecusan serta ketidakberpihakan pemerintah dan wakil rakyat Indonesia terhadap nasib seluruh rakyat Indonesia yang dibuktikan dengan berbagai kebijakan yang menyengsarakan rakyat.  Maka dengan ini, atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kami Aliansi BEM Se-Indonesia

Menyatakan:

1. Pemerintah dan Wakil Rakyat Indonesia telah gagal dalam mengelola negara sesuai dengan amanat amandemen Pembukaan Undang-undang Dasar negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke empat, dibuktikan dengan tingginya tingkat kesenjangan sosial di antara masyarakat, tidak diutamakannya pendidikan, dan lemahnya sektor kesehatan.

2. Pemerintah dan Wakil Rakyat Indonesia telah menindas hak-hak rakyat dalam bersuara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 3, dibuktikan dengan masih begitu banyaknya kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat dalam bersuara.

3. Pemerintah dan Wakil Rakyat Indonesia telah gagal menjaga hak-hak hidup rakyat dan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat 1 UUD 1945, yang dibuktikan dengan disahkannya berbagai RUU bermasalah dan dilanjutkannya pembahasan RUU Cipta Kerja yang merampas hak hidup rakyat dan lingkungan.

Sebagaimana disebutkan dalam poin-poin pernyataan tersebut dan demi menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan nilai luhur bangsa Indonesia, serta menjaga kedaulatan atas rakyat Indonesia, sehingga dapat dicapainya kehidupan berbangsa dan bernegara yang sempurna dan utuh.

BACA JUGA:  DPR Resmi Sahkan UU Cipta Kerja

BACA JUGA: Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sosial Menolak UU Cipta Kerja

Maka dalam kesempatan ini, kami Aliansi BEM Se-Indonesia menyatakan
Mosi Tidak Percaya kepada Pemerintah dan Seluruh Wakil Rakyat Indonesia

Bengkulu, 04 Oktober 2020
Aliansi BEM Se-Indonesia

Terkait banyaknya pihak yang menolak UU Cipta Kerja karena dinilai membuat buruh rentan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pihak pemerintah yang diwakili Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, memberikan penjelasan.

"Sangat prematur apabila secara tergesa - gesa kita menyimpulkan bahwa RUU Cipta Kerja akan rentan terhadap PHK pekerja / buruh," jelas  Ida Fauziyah pada Selasa, 6 Oktober 2020, lewat keterangan tertulisnya.

Menurut  Ida Fauziyah dengan adanya UU Cipta Kerja ini diharapkan mampu melindungi buruh dari PHK melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Semangat yang dibangun dalam RUU Cipta Kerja ini justru untuk memperluas penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan, kualitas perlindungan bagi pekerja / buruh, utamanya perlindungan bagi pekerja / buruh yang mengalami PHK melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," jelas  Ida Fauziyah.

Dengan JKP ini menurut Ida Fauziyah sangat berguna bagi buruh di Indonesia. Karena terdapat aspek manfaatnya seperti adanya uang tunai disana, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya  RUU Cipta Kerja adalah aturan hukum baru di Indonesia yang menggabungkan beberapa aturan substansi pengaturannya berbeda menjadi satu payung hukum.

Secara resmi RUU ini diresmikanDewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin, 5 Oktober 2020 menjadi UU Tenaga Kerja.
Semua fraksi di DPR menerima UU Cipta Kerja ini kecuali Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sosial (PKS).

Menurut Fraksi Partai Demokrat, menganggap RUU Tenaga Kerja tersebut dianggap terlalu terburu - buru disahkan. Sehingga unsur penting di setiap pasalnya kurang diperhatikan.Seharusnya RUU Cipta Kerja ini dibahas lebih komprehensif karena dampak panjangnya akan dialami oleh masyarakat.

BACA JUGA:  Liga Primer 2020/21: Preview dan Prediksi Aston Villa vs Liverpool

Sedangkan menurut Partai PKS pembahasan RUU Cipta Kerja ditengah pandemi Covid-19 malah membatasi keterlibatan publik dalam pembahasannya

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Berita Terbaru

Sedang Populer