KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur Sebagai Tersangka Kasus Suap

Warnabiru.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan nama Ismunandar, bupati Kutai Timur di Kalimantan Timur, serta istrinya, pembicara Dewan Legislatif Kutai Timur (DPRD) Encek Unguria R. Firgasih sebagai tersangka dalam kasus suap yang berkaitan dengan beberapa proyek infrastruktur di Kalimantan Timur.

Kedua tersangka diduga menerima setidaknya Rp 2,6 miliar dari pengusaha Aditya Maharani dan Deky Aryanto, yang perusahaannya telah mengerjakan beberapa proyek infrastruktur di seluruh Kutai Timur.

Wakil ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan Aditya telah mengerjakan beberapa proyek dengan nilai total Rp 28,4 miliar, sementara Deky ditunjuk sebagai kontraktor untuk proyek yang ditawarkan oleh Dinas Pendidikan Kutai Timur senilai Rp 40 miliar.

Pada 11 Juni, Aditya dan Deky berjanji untuk memberikan masing-masing Rp 550 juta dan Rp 2,1 miliar, kepada bupati melalui kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kutai Timur Suriansyah dan kepala badan pendapatan Musyaffa. Mereka juga diduga memberikan uang haram itu kepada Encek.

KPK mencurigai Aditya sebelumnya mentransfer Rp 100 juta sebagai "bonus liburan Idul Fitri [THR]" ke Ismunandar, Musyaffa, Suriansyah dan kepala Dinas Pekerjaan Umum Kutai Timur Aswandini pada 19 Mei. Pengusaha itu juga mengirim uang sejumlah Rp 125 juta ke bank yang dimiliki oleh seseorang yang diidentifikasi sebagai Aini untuk kampanye Ismunandar dalam pemilihan daerah mendatang.

BACA JUGA: KPK Minta Tambahan Dana Hampir 1 Triliun Untuk Tingkatkan Kinerja

“Uang haram itu diduga diberikan karena Ismunandar menjamin bahwa perusahaan yang ditunjuk untuk mengerjakan proyek tidak akan mendapatkan pemotongan anggaran mereka. Sementara itu, Encek, sebagai pembicara DPRD, ikut campur dalam penunjukan proyek pengadaan,” kata Nawawi saat konferensi pers pada hari Jumat (4/7).

KPK juga menetapkan nama Musyaffa, Suriansyah, Aswandini dan dua pengusaha sebagai tersangka dalam kasus ini. Semua tersangka segera ditahan di Jakarta.

Nawawi menambahkan penyelidikan terhadap Ismunandar adalah penyelidikan pertama yang diluncurkan setelah disahkannya UU KPK yang direvisi. "Kami telah menyadap Ismunandar setelah menerima laporan dari seorang anggota masyarakat umum di bulan Februari."

KPK sebelumnya menangkap bupati, istrinya dan 13 lainnya selama operasi di Jakarta, Kutai Timur dan ibukota provinsi Samarinda pada Kamis malam. Mereka menyita uang tunai Rp 170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar dan sertifikat deposito berjangka sebesar Rp 1,2 miliar.

Operasi penangkapan adalah yang ketiga dilakukan di bawah pimpinan baru KPK, Jenderal Firli Bahuri. Pada bulan Januari, KPK menjaring komisaris Bupati Sidoarjo Jawa Timur Saiful Ilah dan Komisaris Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan dalam dua operasi terpisah.

Penangkapan itu dikonfirmasi oleh penjabat juru bicara KPK Ali Fikri. "KPK telah menangkap seorang pemimpin daerah dan pihak lain di Kabupaten Sidoarjo dalam kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa."

Dia menolak untuk mengungkapkan rincian lebih lanjut tentang penangkapan tersebut. "Informasi lebih lanjut tentang kasus ini akan diungkapkan selama konferensi pers."

Penyelidik telah membawa bupati ke markas Polisi Jawa Timur di Surabaya, di mana mereka dilaporkan menginterogasi Saiful. Lusinan orang lain juga diperiksa sehubungan dengan kasus di markas besar kepolisian.

BACA JUGA: RUU Pemberantasan Kekerasan Seksual Akan Ditunda Lagi #SahkanRUUPKS

"Saya tidak tahu mengapa saya ditangkap," kata Saiful setelah diinterogasi.

Selain sebagai penangkapan pertama KPK pada tahun 2020, itu adalah yang pertama sejak revisi UU KPK yang kontroversial. Peraturan tersebut mulai berlaku pada bulan Oktober setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan RUU yang direvisi setelah pembahasan yang cepat.

Di antara kontroversi lainnya, undang-undang baru tersebut melucuti komisaris KPK mengenai status penyelidik dan jaksa, berpotensi menghambat komisi dari melakukan operasi untuk menangkap pejabat, kata mantan ketua KPK, Agus Rahardjo.

Penangkapan juga merupakan yang pertama di bawah kepemimpinan jenderal polisi bintang tiga Firli Bahuri.