Alasan MA Potong Masa Tahanan Anas Urbaningrum Dari 14 Tahun Menjadi 8 Tahun

Sedang Populer

hery Jatmiko
kita harus tahu batasan diri kita sendiri

Warnabiru.com - Pihak Mahkamah Agung (MA) secara resmi memotong masa tahanan Anas Urbaningrum dari penjara 14 tahun menjadi 8 tahun. Dilansir dari detik.com vonis tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara MA yakni Hakim Agung Andi Samsan Nganro pada Rabu, 30 September 2020.

"Menjatuhkan pidana terhadap Anas Urbaningrum dengan pidana penjara selama 8 tahun ditambah denda Rp 300 juta subsider tiga bulan." Ucap Hakim Agung Andi Samsan Nganro.

Dibawah ini beberapa alasan mengapa MA memotong masa penahanan Anas Urbaningrum yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum DPP Demokrat.

1. Uang dan fasilitas yang diterima Anas, baik melalui PT Adhi Karya maupun Permai Group, adalah dihimpun dari dana-dana hasil perolehan keuntungan dalam proyek pengadaan barang dan jasa serta fee-fee dari perusahaan lain karena perusahaan tersebut telah memenangkan berbagai proyek pengadaan barang dan jasa yang kemudian disubkontrakkan kepada perusahaan lain atau perusahaan lain yang mengerjakan proyek tersebut.

2. Dana tersebut kemudian sebagian dijadikan sebagai marketing fee di bagian pemasaran untuk melakukan lobi-lobi usaha agar mendapatkan proyek yang didanai APBN.

3. Tidak ada satu pun saksi dari pihak PT Adhi Karya dan Permai Group yang menerangkan Anas Urbaningrum melakukan lobi-lobi kepada pemerintah agar perusahaan itu mendapatkan proyek.

4. Tidak ada bukti segala pengeluaran uang dari perusahaan itu atas kendali Anas Urbaningrum.

5. Hanya ada satu saksi, yaitu M Nazaruddin, yang menerangkan demikian. Satu saksi tanpa didukung alat bukti adalah unus testis nullus testis yang tidak mempunyai nilai pembuktian.

6. Proses pencalonan sebagai Ketum PD tidak pernah berbicara bagaimana uang didapat dalam rangka pencalonan Anas menjadi Ketua Umum. Anas hanya bicara perihal visi dan misi untuk ditawarkan dalam kongres di Bandung.

BACA JUGA:  Indonesia Akan Percepat Regulasi Perdagangan Karbon Global

7. Uang yang didapatkan untuk penggalangan dana pencalonan sebagai Ketum PD adalah penggalangan dana dari simpatisan atas dasar kedekatan dalam organisasi.

8. Dengan demikian, dakwaan pasal 12a UU Tipikor yang diterapkan judex jurist (kasasi) tidak tepat karena pemberian dana maupun fasilitas tersebut dilakukan sebelum Anas menduduki jabatan tersebut.

9. MA menilai yang telah dilakukan Anas Urbaningrum adalah Pasal 11 UU Tipikor, yaitu penyelenggara negara (anggota DPR-2009-2014) yang menerima hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya putusan MA yang dinilai banyak memberikan potongan penjara kepada napi korupsi disoroti oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dimana KPK menyayangkan dengan semakin banyaknya putusan MA di tingkat upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) dikabulkan oleh Majelis Hakim. Tercatat hingga saat ini sekitar 20 perkara yang ditangani KPK sepanjang 2019 - 2020 yang hukumannya dipotong.

Dengan banyaknya narapidana koruptor yang dipotong masa hukumannya ditakutkan KPK memberikan citra buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

Atas hal itu  KPK berharap agar semua elemen penegak hukum di Indonesia berkomitmen melakukan penegakan hukum terhadap korupsi. Dimulai dari pimpinan negara ini hingga penegak hukum harus memiliki visi yang sama utamanya dalam upaya pemberantasan korupsi.

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Berita Terbaru

Sedang Populer