Tanggapan MA Terkait Pernyataan KPK yang Menyatakan MA Sering Memotong Hukuman Penjara Koruptor

Elsam.or.id

Warnabiru.com -Mahkamah Agung menolak pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan Mahkamah Agung (MA) sering menyunat hukuman penjara napi koruptor.

Hal tersebut dibenarkan oleh juru bicara MA, Andi Samsan Nganro. Dimana dirinya mengklaim bahwa jumplah Peninjauan Kembali (PK) kasus korupsi yang dikabulkan oleh MA tidak sebanyak PK yang ditolak MA.

"Janganlah kami (MA) dituding mengistimewakan terpidana korupsi dan tidak peka terhadap pemberantasan korupsi. Lagipula bila diteliti sebenarnya jumplah perkara PK yang ditolak jauh lebih banyak dibanding dengan yang dikabulkan," jelas Andi Samsan Nganro pada Senin, 21 September 2020.

Terkait pernyataan KPK yang menyatakan pemotongan masa tahanan pasca pengajuan PK dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Pihak MA menjelaskan bahwa peran MA disini adalah menegakkan keadilan bagi siapa saja termasuk terdakwa koruptor itu sendiri. Karena ada beberapa hal yang dijadikan dasar berat ringannya sebuah pidana diputuskan.

"Keadilan yang diterapkan adalah keadilan untuk semua, yaitu keadilan bagi korban, keadilan bagi terdakwa / terpidana serta keadilan bagi negara dan masyarakat," jelas Andi Samsan Nganro.

Oleh karena itu di Indonesia disediakan mekanisme PK yang berguna untuk mencari keadilan bagi pihak yang dijadikan terdakwa oleh penegak hukum di Indonesia.

Karena seringkali terjadi kesalahan atau penerapan pasal tindak korupsi. Hal itu terkait dengan peran Mahkamah Agung sebagai Judex Juris. Yakni memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara yang diajukan oleh terdakwa dalam PK.

"Maka MA di sini tentu akan mengadili sendiri dan bisa jadi hukumannya berubah bisa diperberat dan bisa dikurangi/diringankan dari putusan Judex Facti," jelas Andi Samsan Nganro.

Contoh penerapan hukum yang dianggap salah oleh Mahkamah Konstitusi adalah saat seorang terdakwa korupsi dijerat Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi namun saat di MA dirubah karena lebih tepatnya dikenao Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.

Di Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor, koruptor mendapat hukuman dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Dalam Pasal 3 UU Tipikor, pelaku korupsi dan menyalahgunakan kewenangan, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan sikap Mahkamah Agung (MA) yang memberikan 20 narapida korupsi potongan hukuman penjara.

KPK menyayangkan dengan semakin banyaknya putusan MA di tingkat upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) dikabulkan oleh Majelis Hakim. Tercatat hingga saat ini sekitar 20 perkara yang ditangani KPK sepanjang 2019 - 2020 yang hukumannya dipotong.

Dengan banyaknya narapidana koruptor yang dipotong masa hukumannya ditakutkan KPK memberikan citra buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Karena akan memberikan image buruk dihadapan masyarakat yang makin kritis terhadap putusan peradilan yang pada gilirannya tingkat kepercayaan publik atas lembaha peradilan pun semakin tergerus.

KPK juga berharap agar semua elemen penegak hukum di Indonesia berkomitmen melakukan penegakan hukum terhadap korupsi. Dimulai dari pimpinan negara ini hingga penegak hukum harus memiliki visi yang sama utamanya dalam upaya pemberantasan korupsi