KPK Minta Tambahan Dana Hampir 1 Triliun Untuk Tingkatkan Kinerja

Sedang Populer

Warnabiru.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan permintaan pendanaan lebih lanjut untuk tahun depan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Pengajuan ini bertujuan untuk membantu memperkuat kemampuan lembaga dalam memerangi korupsi dan memfasilitasi perubahan status karyawan menjadi PNS.

Ketua KPK Firli Bahuri mengusulkan agar Rp 928,8 miliar ditambahkan ke Rp 995 miliar yang telah dialokasikan ke KPK untuk tahun 2021. Ia berargumen bahwa lembaga tersebut membutuhkan dana tambahan untuk tiga strategi pendidikan, pencegahan dan penegakan hukum dalam perang melawan korupsi.

"Ketiga strategi itu penting," kata Firli dalam pertemuan dengan Komisi III DPR yang mengawasi urusan hukum, hak asasi manusia dan keamanan pada hari Kamis.

Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa KPK juga akan melakukan pelatihan pencegahan korupsi untuk penyelenggara negara, partai politik dan perusahaan milik negara dan swasta.

"Semua sektor ini sering terlibat dalam korupsi. Kami tidak menginginkan itu dan akan berusaha sekuat tenaga sehingga orang tidak ingin melakukan tindakan korupsi lagi," tambahnya.

Dalam strategi pencegahan korupsi, KPK akan berupaya membuat perubahan sistemik, karena sistem perdagangan, ekonomi, politik, dan lainnya yang ada memungkinkan korupsi menjadi hal biasa.

Dana tambahan juga diperlukan karena KPK akan mengubah status karyawannya menjadi pegawai negeri sipil.

BACA JUGA: Kejaksaan Agung Tetapkan 13 Perusahaan Tersangka Kasus Jiwasraya 

Revisi 2019 UU KPK menetapkan bahwa semua karyawan, yang sebelumnya adalah pekerja independen, akan menjadi pegawai negeri sipil, memberikan agen masa transisi dua tahun untuk mengimplementasikan perubahan.

Firli mengatakan dana Rp 1,88 triliun akan digunakan untuk mendukung kinerja KPK, dengan Rp 1,59 triliun akan digunakan untuk program pendidikan, Rp 115,3 untuk pencegahan korupsi, Rp 105,1 miliar untuk mitigasi korupsi dan Rp 65,6 miliar untuk penegakan korupsi.

BACA JUGA:  Hadi Pranoto Gugat Balik Pihak yang Mempolisikan Dirinya Terkait Obat Corona

Pada tahun 2019, mantan ketua KPK Agus Rahardjo juga meminta tambahan Rp 580,14 miliar untuk anggaran Rp 828,17 miliar yang diberikan untuk tahun 2020, dengan alasan perlunya membangun fasilitas penyimpanan untuk barang-barang yang disita di antara kebutuhan lainnya. Pemerintah, bagaimanapun, memutuskan untuk hanya memberi sekitar Rp 100 miliar.

Di lain hal, aktivis pecegahan korupso telah mengkritik KPK karena membahas kenaikan gaji, bahkan ketika jajak pendapat menunjukkan menurunnya kepercayaan publik terhadap KPK.

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan KPK telah melakukan pertemuan virtual dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 29 Mei untuk membahas revisi peraturan pemerintah tentang gaji ketua KPK dan empat wakil deputinya.

Ali mengatakan KPK tidak memulai pertemuan untuk membahas kenaikan gaji.

"Karena menghormati undangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kami menghadiri pertemuan dan menyampaikan arahan ketua bahwa diskusi diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah apakah persiapan untuk kenaikan gaji akan berlanjut," kata Ali dalam pernyataan tertulis.

Namun demikian, pengawas Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik fakta bahwa KPK telah membahas kenaikan gaji secara langsung dengan kementerian karena hal itu menimbulkan "potensi besar untuk konflik kepentingan."

BACA JUGA: Jaksa Tolak Argumen Pembelaan Kasus Serangan Novel Baswedan

Aktivis ICW Kurnia Ramadhana mengatakan bahwa setiap kenaikan gaji tidak akan sebanding dengan kinerja mereka, mengutip survei terbaru dari jajak pendapat yang berbasis di Jakarta, Indikator Politik Indonesia yang menemukan bahwa kepercayaan publik pada KPK telah menurun tujuh poin persentase menjadi 74,3 persen dibandingkan dengan 81,3 persen di bulan Februari.

“Menurunnya kepercayaan publik tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan ketua KPK Firli Bahuri, yang sangat kurang dalam pencapaiannya. Publik telah melihat terlalu banyak kontroversi dari KPK,” kata Kurnia dalam pernyataan tertulis.

BACA JUGA:  Dituduh Mata - Mata, Warga China Ditangkap FBI

Dia menambahkan bahwa gaji tidak boleh dinaikkan selama wabah COVID-19.

"Sebagai pejabat publik, para pemimpin KPK harus memahami dan menyadari bahwa penanganan wabah COVID-19 membutuhkan alokasi dana yang sangat besar, jadi sekarang bukan saatnya untuk memikirkan diri sendiri dengan permintaan kenaikan gaji ini," katanya.

Kurnia mendesak para pemimpin KPK untuk secara terbuka menolak musyawarah kenaikan gaji, menambahkan bahwa kenaikan gaji harus diberikan kepada ketua dan komisioner terpilih berikutnya jika diskusi dilanjutkan.

- Advertisement -

More articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -

Berita Terbaru

Sedang Populer