Mantan Kepala KPK: Pelaku Penyerangan Novel Baswedan Bisa Dibebaskan Dulu

Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyatakan dukungannya kepada para hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membebaskan para tersangka pelaku penyerangan Novel Baswedan dalam rangka memberi ruang bagi penyelidikan baru.

“Semoga majelis hakim akan membebaskan para terdakwa sehingga penyelidikan baru dapat dilakukan,” katanya dalam sebuah diskusi virtual tentang kasus Novel yang diadakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada hari Jumat.

Busyro mengatakan penyelidikan baru ini diharapkan akan mengungkap pelaku dan dalang sebenarnya di balik kasus ini. Dia mengutip kasus pembunuhan seorang jurnalis surat kabar harian lokal Yogyakarta Bernas selama era Orde Baru.

Wartawan itu, Fuad Muhammad Syariffudin, terbunuh pada Agustus 1996 tak lama setelah menulis cerita tentang beberapa praktik korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Bantul di provinsi tersebut.

Dwi Sumaji, satu-satunya tersangka yang ditangkap oleh polisi, diduga dipaksa untuk mengakui keterlibatannya dalam pembunuhan itu. Dia kemudian dibebaskan dari semua dakwaan oleh Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 1997 karena kurangnya bukti.

BACA JUGA: KPK Temukan Penyimpangan di Program Kartu Prakerja

"Pelakunya sebenarnya tidak akan terungkap kecuali para hakim membebaskan para terdakwa dengan hati nurani mereka," kata Busyro.

"Jika saya hakim, saya akan menggunakan pertimbangan hakim saya di samping alasan hukum dan intuisi saya," lanjutnya.

Jika hakim membebaskan para terdakwa dari semua dakwaan, Busyro menyarankan agar Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta independen untuk membuka kembali penyelidikan baru alih-alih menyerahkannya kepada polisi lagi.

Jaksa penuntut negara sebelumnya menuntut hukuman penjara satu tahun terhadap para terdakwa. Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis. Para terdakwa diduga menyerang Novel dengan asam sulfat, yang mengakibatkan kerusakan serius pada mata Novel.

Tuntutan hukuman ringan telah memicu protes publik mempertanyakan argumen jaksa bahwa terdakwa "secara tidak sengaja" melemparkan asam ke wajah Novel pada April 2017.

Aktivis dan anggota masyarakat juga mengemukakan kecurigaan bahwa kedua polisi itu hanyalah kambing hitam, dengan dalang masih buron.

Mantan pemimpin KPK lainnya dan anggota tim hukum Novel telah mendesak KPK untuk menindak hukuman ringan yang diajukan terhadap para terdakwa, dengan alasan bahwa serangan terhadap Novel juga merupakan serangan terhadap agenda pemberantasan korupsi nasional.

Di lain hal, Abraham Samad, yang memimpin KPK antara 2011 dan 2015, mengkritik ketua KPK saat ini Firli Bahuri karena pernyataannya baru-baru ini yang mengatakan proses hukum yang sedang berlangsung harus dihormati.

Ia juga mengatakan pemimpin KPK harus bertanggung jawab dan bertindak atas kasus ini karena serangan asam itu bukan hanya serangan pribadi terhadap Novel.

"Ini adalah serangan terhadap agenda pemberantasan korupsi serta lembaga itu sendiri," kata Abraham dalam sebuah diskusi pada hari Jumat.

BACA JUGA: Lamongan Kini Punya Fasilitas Baru Penanganan COVID19

Dia mendesak komisioner KPK saat ini untuk menekan pemerintah agar menangani kasus serangan tersebut dengan lebih serius, dengan mengutip beberapa kejadian mencurigakan selama investigasi. Abraham menunjukkan bahwa polisi membutuhkan waktu tiga tahun untuk menemukan tersangka, meskipun kedua tersangka adalah petugas polisi aktif.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani, yang juga merupakan bagian dari tim hukum Novel, mengatakan para penyelidik belum memanggil tiga tetangga Novel, yang menjadi saksi kunci dalam kasus ini.

Mereka mengatakan telah menyaksikan orang-orang menyiapkan cairan sebelum melemparkannya ke Novel dan mencari di sekitar rumah Novel sebelum serangan itu.

Dia juga mencatat fakta bahwa tim hukum terdakwa dipimpin oleh kepala divisi hukum Kepolisian Nasional Insp. Jenderal Rudy Heriyanto Adi Nugroho, yang menjabat sebagai kepala divisi kejahatan umum Kepolisian Jakarta selama penyelidikan serangan asam pada bulan April 2017.

"Dia menyelidiki kasus ini, tetapi sekarang dia bertindak sebagai perwakilan hukum terdakwa. Konflik kepentingan sudah jelas,” kata Yati.

Dia mengatakan KPK harus membuka penghalang kasus keadilan terhadap para terdakwa, karena penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 2018 menyimpulkan bahwa serangan itu terkait dengan pekerjaan Novel sebagai penyidik ​​KPK.

Undang-undang Antikorupsi tahun 2001 menetapkan bahwa penghalang keadilan atau penghalang terhadap kasus kegiatan korupsi dapat dijerat hingga 12 tahun penjara.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!