Soal Reshuffle Kabinet, Ini Beberapa Menteri Presiden Joko Widodo yang Pernah Kontroversial

Sedang Populer

Warna Biru Media
Sumber Inspirasi dan berita terpercaya

Adanya penyebaran Virus Corona membuat pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo harus bekerja dengan keras. Tidak heran dengan prinsip kerja dan kerja Presiden Joko Widodo selalu menyuruh agar menterinya bekerja keras. Agar penyebaran Virus Corona dapat ditekan sehingga keadaan pulih kembali.

Hal tersebut terlihat dari kemarahan Presiden Joko Widodo terhadap jajaran menterinya terkait penanganan Virus Corona. Pada sidang kabinet tanggal 18 Juni 2020 beliau mengeluarkan ancaman akan melakukan resuffle kepada para menteri yang kurang mumpuni.

Dalam sidang itu Presiden Joko Widodo berkata bahwa saat ini adalah keadaan extraodrinary. Sehingga untuk melayani 267 dibutuhkan kerja keras. Beliau berfikir akan melakukan reshuffle bila keadaan tidak segera membaik.
Resuffle erat kaitannya dengan pencopotan dan penunjukan menteri yang dilakukan presiden. Mengenai menteri di era Presiden Joko Widodo banyak yang sudah menelurkan prestasi. Namun ada pula yang kontroversial, tentu kontroversial disini dalam arti positif. Menjadi kontroversial karena kebijakan - kebijakannya yang inovatif ataupun menimbulkan pro dan kontra.

Seperti yang dilakukan Menteri Puji Astuti dimana beliau membuat kebijakan tenggelamkan kapal pencuri ikan. Ada pula kebijakan Menteri Yasonna Laoly yang kontroversial karena melepaskan tahanan dengan program asimilasi. Kebijakan ini semata - mata untuk mengurangi penyebaran Virus Corona dalam Lapas. Namun santai saja napi koruptor tidak berlaku untuk program ini.

1.Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly

Yasonna Laoly adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang benar - benar cinta terhadap hukum. Dibuktikan putra daerah Nias ini menggondol gelar Magister dan Doktor di Amerika Serikat. Pria yang juga bekerja sebagai pengacara ini menjadi menteri di era Presiden Jokowi dari tahun 2014 hingga 2019. Terdapat dua hal kontroversial yang pernah dilakukan oleh kader PDI kelahiran Tapanuli ini. Pertama tentang kriminal di Tanjung Priok dan kebijakan pembebasan napi melalui program asimilasi untuk mencegah Covid 19.

Soal kriminal Tanjung Priok berawal dari ucapan Yasonna Laoly yang berkata seperti ini.

"Itu sebabnya kejahatan lebih banyak terjadi di daerah - daerah miskin. Slum areas. Bukan di Menteng. Anak - anak Menteng tidak. Tapi coba pergi ke Tanjung Priok... di situ ada kriminal. Lahir dari kemiskinan."

BACA JUGA:  CEO WATFORD : Sepak Bola Tidak Harus Dilanjutkan, Hingga Beban NHS Meredah

BACA JUGA: Pembubaran 18 Lembaga Negara Oleh Presiden Jokowi dan Lembaga Negara Lainnya yang Bernasib Sama

Atas ucapannya itu sejumplah warga Tanjung Priok, Jakarta Utara, tersinggung dan menggelar aksi damai di depan Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Demo yang dilakukan pada Rabu 22 Januari 2020 itu meminta agar Menteri Yasonna Laoly meminta maaf secara terbuka. Namun Menteri Yasonna Laoly kukuh bahwa pernyatannya bukan tendensius namun murni dari sudut pandang kriminolog. Sehingga menjadi salah paham bagi pendengar yang tidak memahaminya.

Kontroversi berikutnya adalah keputusannya untuk mencegah penularan Virus Corona di lembaga pemsyarakatan Indonesia. Yakni memberikan opsi pembebasan para narapidana melalui program asimilasi dan integrasi. Keputusan yang dikeluarkan pada April 2020 itu berlaku untuk narapidana yang sudah menjalani tahanan dua pertiga masa tahanan, bukan warga negara asing, bukan napi korupsi dan harus melakukan asimilasi di rumah.
Cukup menjadi sorotan karena ada beberapa napi setelah dikeluarkan kembali melakukan kejahatan. Padahal dalam penjelasannya napi yang kembali berulah presentasinya hanya 0,12 % saja dari 38.882. Hanya saja media massa terkesan membesar - besarkan sehingga menjadi hiperbola.

Salah satu napi yang beraksi lagi setelah dibebaskan adalah M seorang narapidana asal Solo yang bebas karena program asimilasi. Dia diamankan polisi dan rekannya bernama W di Pabrik kertas Kecamatan Laweyan Solo pada Selasa 14 April 2020. Dalam pengakuannya dia merasa kesulitan mencari pekerjaan pasca asimilasi. Sebelumnya dia juga dipenjara dalam kasus pencurian. Atas tindakannya keduanya dijerat dengan tindak pidana percobaan pencurian yakni Pasal 363 jo 53 KUHP.

2.Menteri Perikanan dan Kelautan Sri Puji Astuti

Perempuan kelahiran Pangandaran ini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dari tahun 2014 hingga 2019. Perempuan bergelar doktor ini menjadi menteri kelautan karena ingin mengabdi kepada negara. Beliau memiliki perusahaan eksportir hasil perikanan. Sehingga tidak heran dia sangat cakap saat menjadi menteri kelautan.
Hal kontroversial saat perempuan yang mempekerjakan 136 pilot ini adalah larangan menggunakan cantrang. Sebab jaring model cantrang ini dianggap dapat menangkap bibit - bibit ikan kecil. Akibatnya kelangsungan ekosistem di laut terganggu.

BACA JUGA:  Besok, Jokowi Akan Kembali Memulai Kunjungan Kerja ke Daerah

BACA JUGA: Masalah Regulasi Batasi Indonesia dalam Rantai Farmasi Global

Dampak dari aturan Menteri Puji Astuti ini membuat banyak pemilik kapal yang merugi karena tidak melaut sebab cantrang adalah senjata utama mereka. Karena tidak membuat kemudian cicilan kredit kapal mereka macet. Tidak heran akibat kebijakan ini banyak nelayan yang melakukan demonstrasi. seperti demontrasi yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2017. Pendemo yang berjumplah 15.000 orang ini meminta agar cantrang kembali diperbolehkan.

Kontroversi kedua adalah kebijakan populernya yakni menghancurkan kapal - kapal asing pencuri ikan di Indonesia. Tidak heran dengan kebijakan positifnya ini membuat namanya moncer. Menurutnya selain sumber daya minyak dan gas, ikan juga harus dilindungi sebab ikan - ikan inilah sumber pendapatan para nelayan.

Setelah diputuskan di jalur pengadilan kapal - kapal ini dihancurkan. Seperti dengan dihancurkan menggunakan meriam angkatan laut. Selama lima tahun paling tidak sebanyak 566 kapal pencuri berhasil ditenggelamkan.
Kebijakan ini menjadi berbeda saat Menteri Puji Astuti diganti oleh Edhy Prabowo. Dimana dia mencabut larangan penenggelaman kapal curian ini. Katena kapal ini rencananya akan dibagikan kepada nelayan yang lebih membutuhkan.

3.Menteri Energi dan  Sumber Daya Alam Arcandra Tahar

Arcandra Tahar adalah orang yang sangat mumpuni dalam urusan pengelolaan sumber daya alam. Dibuktikan menjadi Presiden Petroneering dari tahun 2013 hingga 2016. Tidak heran dia dilantik menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Alam pada tanggal 14 Oktober 2016. Sayangnya jabatannya hanya berlaku 20 hari karena masalah kewarganegaraan.
Sebab menteri yang merupakan lulusan Texas University ini mempunyai kewarganegaraan ganda, yakni warga negara Indonesia dan warga negara Amerika Serikat. Beredar rumor bahwa dia sudah menjadi warga negara Amerika Serikat lewat jalur naturalisasi pada Maret 2012. Namun dia menolaknya karena dia memiliki paspor asli Indonesia yang masih berlaku sampai 2017.

Pasalnya Indonesia tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda. Hal ini sesuai Pasal 23 Undang - Undang Kewarganegaraan Indonesia. Sehingga otomatis saat seseorang berkewarganegaraan asing maka status kewarganegaraan Indonesia otomatis gugur. Hal ini cukup menjadi polemik di Indonesia saat itu. Agar meredam keadaan Presiden Joko Widodo mencopotnya tanggal 15 Agustus 2016. Selang beberapa waktu kemudian dia menjadi Wakil Menteri Enerhi Sumber Daya Alam pada tanggal 14 Oktober 2016.
Untuk meluruskan soal kewarganegaraan itu pada tanggal 12 Agustus 2016 dia menghilangkan status kewarganegaraan Amerika Serikat. Kemudian secara resmi kewarganegaraan Amerika Serikatnya dicabut tanggal 13 Agustus 2016. Sejak itulah secara otomatis beliau menjadi warga negara Indonesia. Selamat bekerja ya Bapak Arcandra Tahar.

BACA JUGA:  Diretasnya Akun Din Syamsudin Pasca Deklarasi KAMI

3.Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranti

Menteri Kesehatan Terawan bukan orang sembarangan karena beliau adalah dokter militer yang berpangkat Letnan Jendral dan bergelar doktor di bidang kedokteran di Universitas Hasanuddin, Makasar. Tidak heran pria yang pernah menjadi kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto ini diberi tugas menteri kesehatan oleh Presiden Joko Widodo dari tanggal 23 Oktober 2019.
Kontroversi yang pernah menghampiri pria penerima tiga penghargaan militer ini adalah inovasinya soal Terawan Theory. Yakni metode kesehatan terkait metode cuci otak untuk penderita stroke. Metode yang digunakan yakni metode Brainwash yakni dapat menyembuhkan kelumpuhan dalam waktu 30 menit. Dengan metode intervensi modifikasi DSA.

Pihak yang sudah menjajal terapi ini seperti Profesor Mahfud MD yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam pengakuannya saat itu Mahfud MD mengalami sakit punggung dan tidak bisa menggerakkan kepala secara lancar. Kemudian pahanya disuntik untuk mengeluarkan sumbatan semacam batu yang pecah. Semenjak itu dia merasa sembuh dan tidak merasakan efek apapun. Selain itu ada juga  Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Ani Yudhoyono hingga Aburizal Bakrie.

Namun menurut Majelis Kehormatan Etik Dokter IDI perbuatan Menteri Kesehatan Terawan dinilai janggal. Pertama promosi berlebihan atas metode kesehatan yang digunakannya, kedua menarik bayaran dalam jumplah besar pada tindakan yang belum ada bukti medisnya dan terakhirnya menjanjikan kesembuhan pada pasien. Atas hal itu IDI merekomendasikan sanski berupa mencabut sanksi rekomendasi izin praktik dokter Terawan.

- Advertisement -

More articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -

Berita Terbaru

Sedang Populer