Sisi Lain Walikota Surabaya Risma yang Viral Karena Sujud Kaki ke Dokter

Surabaya - Walikota Tri Rismaharini tengah menjadi pembicaraan karena melakukan sujud di kaki dokter. Hal itu bermula saat pertemuan Pemerintah Kota Surabaya dengan Ikatan Dokter Indonesia membahas Virus Corona di Surabaya. Saat itu dr Sudarsono menyatakan bahwa membludaknya pasien di rumah sakit karena banyak warga Surabaya tidak patuh protokol kesehatan. Dibuktikan masih banyak anak - anak dan warga  nongkrong di jalan ataupun di warung.

Mendengar ucapan dr Sudarsono itu kontak Risma mendekat dan bersujud di kaki dokter itu. Seraya berkata bahwa Pemerintah Kota Surabaya tidak bisa masuk ke RSUD dr Soetomo karena tidak memiliki akses komunikasi dengan RSUD dr Soetomo sebab dibawah kewenangan Pemprov Jawa Timur. Sehingga dia tidak terima apabila staf disalahkan karena dituding tidak berkomunikasi dan berkoordinasi terkait masalah rumah sakit yang penuh.

BACA JUGA: COVID-19: Tren Infeksi Meningkat, Risma Tetap Cabut PSBB

Membahas lebih jauh tentang Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Banyak penghargaan bergengsi yang dia dapat selama mengatur Kota Surabaya. Seperti penghargaan Top 99 Sinovik dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi (KemenPan RB ). Penghargaan ini diberikan kepada kota yang sukses memberlakukan program sistem informasi invonasi pelayanan publik kepada warganya. Selain penghargaan terdapat fakta lain soal Rismaharini seperti batal ditetapkan sebagai tersangka kasus Pasar Turi dan upaya pemakzulan gagal oleh DPRD Surabaya.

1.Banyak mendapatkan penghargaan

www.jpnn.com

Selama menjadi walikota di Surabaya kota tersebut mendapatkan piala adipura kencana selama delapan kali berturut - turut. Selain itu Surabaya juga mendapatkan penghargaan kota terbaik se Asia Pasifik versi Citynet. Karena keberhasilan dalam mengelola lingkungan. untuk Taman Bungkul yang berhasil direnovasi kembali juga mendapatkan penghargaan sebagai taman terbaik se Asia pada tahun 2013 oleh The 2013 Asian Townsape Award dari PBB.

Menjadi puncak karena setelah dinobatkan sebagai walikota terbaik ketiga sedunia menurut World City Mayors Foundation pada Februari 2015. Karena berhasil mengubah Surabaya yang identik dengan kumuh penatannya menjadi lebih hijau dan tertata rapi. Bahkan dalam sepekan Wali Kota Risma mendapatkan penghargaan nasional dan internasional sebanyak delapan kali. Mulai dari tanggal 10 Juli 2019 hingga 24 Juli 2019. salah satunya adalah penghargaan bergengsi yakni penghargaan Kota Layak Anak 2019.

2.Pemakzulan yang mengada - ngada

s://tirto.id

Untuk mengurangi banyaknya reklame di Kota Surabaya yang dinilai menjadi sampah visual. Maka Walikota Rima membyat peraturan walikota yakni Perwali Nomor 56 tahun 2010 tentang nilai sewa reklame. Dalam Perwali itu pajak reklame dinaikkan hingga 25 %.  Hal tersebut dianggap pelanggaran oleh Ketua DPRD Kota Surabaya, Whisnu Wardhana. Karena dianggap melanggar peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006. Yang berisi bahwa penyusunan Perwali harus koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Hasilnya sebanyak 6 fraksi di DPRD memakzulkan Walikota Rima. Disana juga ada fraksi PDI Perjuangan yang tidak lain partai pengusung Walikota Risma. Hanya fraksi PKS yang menolak usulan pemakzulan itu karena dianggap mengada - ngada. Pihak menteri dalam negeri yakni Gamawan Fauzi juga senada dengan fraksi PKS. Baginya alasan pemakzulan itu mengada - ngada sehingga Walikota Risma tetap dipertahankan sebagai walikota di Surabaya.

3.Pembubaran Dolly

www.suara.com

Dolly adalah tempat lokalisasi prostitusi terbesar di Asia Tenggara yang terletak di Surabaya. Melihat lokalisasi yang terletak di Pemukiman Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan. Membuat Walikota Risma berfikir bahwa banyak anak - anak disekitar lokalisasi itu banyak yang menjadi korban perdagangan manusia. Lebih jauh dia juga melihat anak berusia 14 tahun menjadi mucikari. Bahkan ada pula anak berusia 8 tahun mengalami ketagihan seksual karena pengaruh lingkungannya disana.

Sehingga dengan tekad menyelematkan masa depan anak - anak di sekitar Dolly itu Walikota Risma mantap menutup Dolly.  Dilakukan dengan cara satu persatu tempat prostitusi disana ditutup, wisma dibeli dan para pekerjanya diberi pelatihan bekerja. Akhirnya setelah setiap pekerja seks komersial disana diberi uang jaminan hidup sebesar Rp 7,5 juta. Pada tanggal 18 Juni 2014 Dolly secara resmi ditutup.

Selain itu para keamanan disana juga ditawari alih profesi menjadi sopir mobil ambulans atau linmas. Anak - anak disana juga diberi kesempatan masuk sekolah negeri tanpa tes. Dibuatkan pula sentra PKL dan diajari membuat dan menjual sepatu, batik hingga sablon. Tidak heran setelah itu ekonomi eks warga Dolly naik dan Walikota Risma dianggap sukses menutup Dolly tanpa menimbulkan masalah selanjutnya.

4.Kasus mobil PCR

www.youtube.com

Pada Mei 2020 Walikota Risma menangis dan kesal tidak main. Pasalnya ratusan warga Surabaya gagal tes swab. Karena mobil laboratorium polymerase chain reaction (PCR) dari BNPB. Karena mobil PCR itu ternyata dialihkan ke Tulungagung dan Lamongan. Hal itu dilakukan karena di Surabaya sendiri sudah ada 2 ribu orang terinveksi virus Corona. Dengan geram dia menelpon salah satu pejabat Pemprov Jatim lewat telepon. Dia mengatakan bahwa sudah memesan mobil PCR itu langsung ke ketua BNPB. Masalah mobil PCR itu terjadi karena miskomunikasi antar pihak.

Namun kekesalahan Walikota Risma terbayar dengan adanya bantuan dari Badan Inteljen Negara (BIN). Yakni bantuan 120.000 masker nonmedis. Bantuan itu diberikan karena BIN menilai Walikota Risma sangat peduli terhadap warganya dalam menghadapi Virus Corona.

5.Batal jadi tersangka kasus Pasar Turi

http://www.beritasatu.tv

Pada Oktober 2015 warga Surabaya digegerkan dengan dijadikannya Walikota Risma sebagai tersangka kaitan kasus Pasar Turi. Dalam kasus itu mekanisme pembongkaran aset pemerintah daerah itu dianggap tidak melibatkan DPRD Surabaya. Dalam penetapan tersangka Walikota Risma terdapat suara berbeda baik dari Polda maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Karena Kejaksaan tinggi mengaku menerima Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP) dari Polda Jawa Timur. Tapi anehnya pihak Polda Jatim membantahnya. Pada akhirnya Polda Jawa Timur mengirimkan Surat Pemberhentian Perintah Penyidikan (SP3) ke Kejaksaan Jawa Timur.