Sambut New Normal, Polri Kerahkan 78.000 Polisi di Seluruh Daerah

Warnabiru.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengerahkan 77.897 petugas di seluruh daerah untuk menjaga transisi ke fase new normal yang digaungkan pemerintah, di mana semua warga negara diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19 untuk mencegah penyebaran virus yang lebih luas.

Petugas kepolisian telah dikerahkan ke daerah-daerah di keempat tingkat sistem zonasi berdasarkan tingkat infeksi lokal, dari zona hijau tanpa risiko hingga zona merah berisiko tinggi, kata juru bicara Polri Sr. Comr. Awi Setiyono.

"Kami telah mengerahkan 7.550 personel ke zona hijau, 8.981 personel ke zona kuning, 35.830 personel ke zona oranye dan 25.536 personel ke zona merah," katanya, Selasa (30/6).

Menurut data gugus tugas nasional COVID-19 pada 21 Juni, Indonesia saat ini memiliki 57 area yang dikategorikan sebagai zona merah. Di antaranya, Jawa Timur - pusat baru wabah nasional sejak 26 Juni - memiliki jumlah zona merah lokal tertinggi, terdiri dari 13 kota dan kabupaten.

Sementara itu, 157 kota dan kabupaten kini dikategorikan sebagai zona oranye dengan risiko penularan COVID-19 yang sedang, dan 188 daerah adalah zona kuning dengan risiko penularan rendah.

BACA JUGA: Ekonom: Pemulihan Ekonomi Masih Lambat Meski PSBB Dicabut

112 area yang tersisa adalah zona hijau yang telah dinyatakan bebas dari virus atau tidak mencatat kasus baru dalam empat minggu terakhir, dengan tingkat pemulihan 100 persen.

Pengerahan secara nasional mengikuti keputusan Kepala Polri Jenderal Idham Azis pekan lalu untuk mencabut dekrit yang melarang pertemuan massa yang dikeluarkan pada 19 Maret.

Meskipun pelarangan telah dicabut, Polri mengatakan bahwa hal itu akan berlanjut dalam kapasitas pendampingan untuk memastikan kedisiplinan publik dan kepatuhan terhadap protokol COVID-19 selama fase new normal.

“Kami akan terus mendukung kerja sama multisektoral dalam mengendalikan pandemi dan menyebarkan protokol kesehatan kepada publik,” kata Awi.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menekankan peran Polri dan Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga tempat-tempat ramai dalam persiapan untuk new normal baru "untuk memastikan bahwa] masyarakat terus mematuhi protokol kesehatan".

Menurut data pemerintah yang dipublikasikan, Indonesia memiliki 55.092 kasus yang dikonfirmasi hingga saat ini, dengan 2.805 kematian dan 23.800 kasus yang pulih.

Sementara itu, pemerintah telah mengklaim peningkatan jumlah daerah yang bebas COVID-19 dan dikategorikan sebagai zona berisiko rendah, meski pemetaan risiko epidemi menunjukkan bahwa 57 kota dan kabupaten masih diklasifikasikan sebagai zona merah, atau daerah dengan tingkat penularan tinggi.

Menurut data dari gugus tugas nasional COVID-19, 13 dari 57 daerah berisiko tinggi adalah ibu kota provinsi masing-masing.

Data menunjukkan Jawa Timur mencatat jumlah zona merah tertinggi dengan 13 kota dan kabupaten diikuti oleh Kalimantan Selatan. Pada hari Jumat, Jawa Timur telah melampaui Jakarta, pusat pertama transmisi COVID-19, dengan 10.901 kasus yang dikonfirmasi dibandingkan dengan 10.796 di ibu kota negara.

BACA JUGA: Pembebasan Bersyarat John Kei Dicabut Atas Tuduhan Tersangka Pembunuhan

Selain itu, 157 kota dan kabupaten dikategorikan sebagai zona oranye dengan risiko infeksi sedang, sedangkan 188 diklasifikasikan sebagai zona kuning atau daerah berisiko rendah. Sisanya 112 sepenuhnya bebas dari penyakit atau belum mencatat kasus baru dalam empat minggu, dengan tingkat pemulihan 100 persen pasien.

Seorang ahli epidemiologi di satuan tugas nasional, Dewi Nur Aisyah, mengatakan persentase zona hijau dan kuning secara bertahap meningkat. Pada 31 Mei, daerah-daerah yang terdaftar sebagai zona bebas risiko atau COVID-19 terdiri dari 46,7 persen dari 514 kota dan kabupaten, sedangkan pada 21 Juni, angkanya naik menjadi 58 persen.

"Secara keseluruhan, kami melihat peningkatan di kota dan kabupaten," kata Dewi saat konferensi pers yang diselenggarakan oleh Badan Mitigasi Bencana Nasional.

Dalam konferensi pers, kepala satuan tugas Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan tim telah menggunakan 15 indikator untuk menilai risiko di kota dan kabupaten.