Jakarta - Resmi sudah, seperti dilansir dari laman sindonews, Selasa (18/1), DPR RI telah menetapkan Rancangan Undang Undang Ibu Kota Negara menjadi UU.
Itu artinya, Ibu Kota resmi pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur berikut di dalam UU disebutkan pula perubahan namanya menjadi Nusantara.
Serta proses pembangunan di Penajam Paser Utara telah memiliki landasan hukum yang jelas.
Menteri Bappenas Suharso Manoarfa mengatakan pemindahan ibu kota sudah dipertimbangan dengan matang.
"Kita mempertimbangan keunggulan wilayah yang sejalan dengan grativitas ekonomi baru. Dari sisi lokasi letaknya strategis serta minim bencana," tandas Suharso.
Ketua DPR Puan Maharani, menurut artikel kabar24 dari laman bisnis, memberikan sejumlah catatan terkait rencana pemindahan tersebut
"Ide memindahkan ibu kota dari pulau Jawa ke Kalimantan sebenarnya sudah lama disampaikan sejak zaman, Presiden RI yang pertama, IR Soekarno," tandas Puan.
Sementara itu terkait perubahan nama Nusantara, dari laman perspektif detikcom, Selasa (18/1) JJ Rizal Sejarawan lulusan Universitas Indonesia mengatakan dipakainya istilah Nusantara mencerminkan bias Jawa yang dominan.
Lebih tepatnya dianggap produk cara pandang Jawa era Kerajaan Majapahit, waktu itu wilayah kekuasaan dibagi 3 diantaranya, Negaragung (Negara Agung) merupakan Ibu Kota Majapahit.
Mancanegara sebutan untuk daerah luar ibu kota namun sudah terpengaruh budaya Majapahit.
Dan yang terakhir atau ketiga, Nusantara, daerah di luar Pulau Jawa tanpa pengaruh kebudayaan Jawa Majapahit.
Sedangkan Profesor Susanto Zuhdi, Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI dari Jurusan Sejarah, kesan Jawa-sentris adalah fakta dari kata 'nusantara' karena memang berasal dari pandangan Majapahit.
"Tapi bagaimanapun, Jawa memang merupakan pusat gravitasipada saat itu," terangnya.
Prof Susanto tidak mempermasalahkan asal istilah 'nusantara'. Namun, yang dikhawatirkan, pengertian Nusantara sebagai Ibu Kota (kelak) akan rancu dengan pengertian Nusantara sebagai wilayah yang luas sebagai nama lain dari Indonesia.
"Nama itu bisa rancu antara Nusantara, sebagai keseluruhan wilayah serta sebagai Ibu Kota. Spiritnya saya setuju, cuma masalahnya nama Ibu Kota nanti sama dengan nama wilayah negara, itu saja," kata Profesor Susanto.
Lepas dari itu, dirinya setuju dengan semangat yang dibawa nama Nusantara, untuk kembali era kejayaan bahari.
Konsep Nusantara tidak menganggap lautan sebagai pemisah pulau pulau yang ada di negara ini. Malah sebaliknya, pendahulu kita memandangnya sebagai pemersatu.
Semangat tersebut yang melandasi Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Kemudian di era pasca-reformasi, Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan 13 Desember sebagai Hari Nusantara.