Warnabiru.com – Pasca adu mulut dengan Mumtaz Rais pada Rabu 12 Agustus 2020 di atas pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 643 rute Gorontalo – Makasar – Jakarta. Pihak Nawawi Pomolangu memberikan klarifikasi pada 16 Agustus 2020.
Dilansir dari antaranews.com wakil ketua Komisi Pembarantasan Korupsi itu berkata.
“Kalau ada yang saya merasa perlu sampaikan, mungkin lebih tertuju pada penyataan beberapa pihak bawa seakan urusan telah selesai di atas pesawat tetapi saya kemudian meneruskan laporan ke pihak Kepolisian Bandara Soetta,” ucap lelaki yang pernah menjabat hakim di Pengadilan Tinggi Bali itu.
Mantan hakim yang pernah mengadili bekas presiden PKS Lutfhi Hasan Ishaaq itu menjelaskan beberapa alasan mengapa menegur Mumtaz Rais.
“Pertama, bahwa seat saya dengan yang bersangkutan adalah sederet. Yang bersangkutan di 6A dan saya 6K dan tidak ada orang lain lagi di barisan kursi tersebut,” jelas Nawawi Pomolangu.
Alasan kedua dan ketiga adalah karena Mumtaz Rais melakukan panggilan telepon disaat pesawat dalam proses pengisian bahan bakar. Selain itu panggilan telepon yang dilakukan oleh Mumtaz Rais dinilai mengganggu karena dilakukan dengan suara keras.
“Keempat, saya ikut mengingatkan yang bersangkutan setelah upaya berulang awak kabin untuk meminta yang bersangkutan berhenti menelepon tidak diindahkan yang bersangkutan,” ucap pria yang mengawali karier hakimnya di PN Soasio Tidore itu.
Kelima Nawawi Pomolangu menegaskan bahwa di awal mengingatkan dia berusaha menggunakan kalimat sesopan mungkin. “Mas, tolong dipatuhi aja aturannya,”
Keenam Nawawi Pomolangu menegaskan bahwa pasca kejadian, dia melaporkan insiden itu ke kepolisian di Bandara Soekarno – Hatta.
“Jadi, yang bersangkutan sangat mengetahui kalau saya akan menyampaikan laporan tersebut. Ada pihak lain yang merupakan teman yang bersangkutan, saat hendak turun pesawat mengucapkan permohonan maaf tetapi yang bersangkutan sendiri telah buru – buru turun tanpa tegur sapa apa pun,” ucap Nawawi Pomolangu.
Terkait masalah ini dia menyerahkan secara penuh kepada pihak kepolisian. “Jadi saya pikir, biarlah apa yang telah sampaikan ke pihak Polres Bandara Soetta menjadi kompetensi Pak Kapolres dan jajarannya untuk menindaklanjuti,” kata lelaki yang menjabat di KPK hingga tahun 2023 itu.