KPK Temukan Penyimpangan di Program Kartu Prakerja

Dalam sebuah studi baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan beberapa penyimpangan dengan kursus manajemen dan digital yang ditawarkan oleh program kartu pra-kerja pemerintah.

Program ini awalnya dirancang sebagai program pelatihan untuk melengkapi lulusan baru yang menganggur dengan keterampilan baru yang akan membantu mereka memasuki pasar kerja. Namun, itu kemudian digunakan kembali sebagai kombinasi dari bantuan tunai dan subsidi pelatihan setelah PHK besar-besaran di seluruh negeri selama pandemi COVID-19.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalokasikan Rp 20 triliun untuk dicairkan bagi 5,6 juta peserta yang akan menerima Rp 600.000 setiap bulan selama empat bulan dan Rp 150.000 setelah mengisi survei program.

Setiap penerima juga dapat menerima Rp 1 juta untuk membayar berbagai kursus peningkatan keterampilan, mulai dari marketing hingga memancing.

Meskipun KPK menyetujui adanya desain ulang, pihaknya juga menemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan manajemen dan kursus yang ditawarkan.

Target tidak ada

Sejak batch pertama pendaftaran online pada bulan April, sekitar 680.000 orang telah diterima dalam program kartu pra-kerja pada Mei, dari total 9,4 juta pelamar.

BACA JUGA: Nadiem Izinkan Sekolah Dibuka Kembali Dengan Beberapa Syarat 

Komisioner KPK Alexander Marwata mengatakan Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan) telah membuat daftar 1,7 juta pekerja yang diberhentikan selama wabah. Komisi selanjutnya menemukan bahwa hanya sekitar 143.000 dari mereka yang diterima dalam program kartu pra-kerja.

Wakil KPK untuk pencegahan korupsi, Pahala Nainggolan, mengatakan beberapa individu yang menjadi target adalah warga senior yang tidak mahir dalam menggunakan internet. Sementara itu, pendaftaran hanya bisa dilakukan secara online.

Komisi menyarankan agar pihak berwenang menghubungi pekerja yang diberhentikan yang terdaftar oleh Departemen Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan melalui telepon terlebih dahulu, karena mereka adalah target utama dari program ini.

Alexander juga mempertanyakan alokasi Rp 30,8 miliar untuk teknologi pengenalan wajah untuk memverifikasi identitas peserta. Dia merekomendasikan agar pemerintah memverifikasi identitas dengan memeriksa silang nomor identifikasi warga negara peserta dengan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri alih-alih mendapatkan teknologi baru untuk masalah tersebut.

Potensi celah

Alexander menyoroti celah dalam program karena tidak memiliki mekanisme kontrol untuk memeriksa apakah peserta benar-benar menghadiri dan menyelesaikan kursus.

"Lembaga pelatihan telah mengeluarkan sertifikat untuk peserta, bahkan mereka mungkin belum menyelesaikan semua paket kursus mereka," kata Alexander.

Peserta juga akan menerima bantuan tunai bulanan sebesar Rp 600.000, terlepas dari apakah mereka berpartisipasi dalam kursus apa pun, berpotensi menghabiskan Rp 1 juta yang dialokasikan untuk kursus.

KPK mendesak pemerintah untuk membentuk mekanisme kontrol untuk menjamin bahwa peserta mengambil dan menyelesaikan kursus mereka, seperti dengan menerapkan metode pembelajaran interaktif.

BACA JUGA: Peneliti UI: Deksametason Bukan Obat Perawatan Individu Untuk COVID19

Konflik kepentingan

Program ini juga dapat menghadirkan konflik kepentingan, karena badan antigraft menemukan bahwa platform pendidikan online yang mendistribusikan kursus juga merupakan si pembuat kelas.

Misalnya, platform pendidikan online, Pintaria menawarkan 199 kursus untuk pemegang kartu pra-kerja, 69 di antaranya diproduksi oleh HarukaEdu, perusahaan yang memiliki platform tersebut.

Demikian pula, 117 dari 277 kursus yang ditawarkan di platform Ruangguru juga dibuat oleh anak perusahaannya, Skill Academy.

“Kami menemukan setidaknya 250 kursus bermasalah dengan potensi konflik kepentingan,” kata Pahala. "Seharusnya tidak seperti ini karena melemahkan kurasi."

Selain itu, pemerintah memilih delapan perusahaan mitra tanpa mekanisme yang tepat untuk pengadaan barang dan jasa.

KPK mendesak pemerintah untuk menghapus 250 kursus yang berpotensi memiliki konflik kepentingan. Pemerintah juga harus meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Agung mengenai mekanisme pengadaan.

Alexander mengatakan badan antigraft telah menyerahkan rekomendasinya kepada Kantor Menteri Ekonomi Koordinator dan kementerian terkait lainnya pada akhir Mei. KPK mencatat bahwa pemerintah telah membuat beberapa perbaikan pada program berdasarkan saran-sarannya, termasuk menunda batch keempat pendaftaran baru.

Kantor Menteri Ekonomi Koordinasi juga mengatakan akan menyediakan lebih banyak kursus offline setelah wabah mereda, lanjut Pahala.