Draft Resolusi Penanggulangan Terorisme Indonesia di PBB Ditolak Amerika Serikat

kabar24.bisnis.com

Warnabiru.com - Tahun 2020 Indonesia memegang Presiden di Dewan Keamanan Persatuan Bangsa Bangsa (DK PBB), sehingga mempunyai hak mengajukan draft resolusi ke badan PBB. Apabila disetujui mayoritas negara di PBB maka draft resolusi itu menjadi resolusi PBB.

Tahun ini Indonesia mengusulkan draft resolusi antiteroisme dari 14 negara DK PBB mendukung draft resolusi anti terorisme tersebut. Namun Amerika Serikat memvetonya sehingga gagal dijadikan resolusi antiterorisme di PBB.
Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dalam konferensi persnya secara virtual.

"Satu resolusi usulan Indonesia mengenai penanggulangan terorisme. juga telah mendapat dukungan 14 negara. Seluruh negara anggota DK PBB menyesalkan pengunaan veto terhadap resolusi tersebut," ucap Retno Marsudi pada konferensi persnya secara daring pada Jumat, 4 September 2020.

Sebagai negara yang mempunyai hak veto karena merupakan anggota permanen Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa - Bangsa, Amerika mempunyai hak membatalkan draft resolusi anti terorisme usulan Indonesia tersebut.

Amerika Serikat sendiri mempunyai alasan mengapa mengajukan hak vetonya dalam draft resolusi anti terorisme ini. Alasan tepatnya karena dalam isi draft resolusi itu tidak mencantumkan pemulangan teroris asing ke negara awal. Menurut Amerika Serikat hal itu penting karena hal tersebut merupakan salah satu inti dari cara menanggulangi terorisme.

Dilansir dari detik.com bahkan Duta Besar AS menilai dratf resolusi itu sebuah lelucon. "Resolusi ini gagal total mencapai tujuan utamanya, dan AS tidak akan berpartisipasi dalam lelucon yang sinis dan abai ini," ucap Duta Besar AS untuk PBB, Kelly Craft.

Keterangan itu ditulis di halaman resminya pada 31 Agustus 2020. Bahkan Kelly Craft menyarankan agar tidak perlu adanya draft resolusi antiterorisme ini. Sebab seperti yang dijelaskan awal karena tidak memuat pemulangan teroris di negara lain ke negara awal.

"Resolusi Indonesia di hadapan kita ini seharusnya dibuat untuk menguatkan tindakan internasional dalam melawan terorisme, tapi malah lebih buruk ketimbang tidak ada resolusi sama sekali," ucap Duta Besar AS untuk PBB, Kelly Craft.

Salah satu alasan mengapa dalam draft resolusi antiterorisme itu tidak mencantumkan pemulangan teroris asing ke negara masing - masing. Karena Pemerintah Indonesia sendiri menolak ratusan WNI eks ISIS kembali ke Indonesia. Dengan alasan dasar dikhawatirkan dapat menyebarkan paham radikal ISIS ke lingkungan sekitar.

Selain itu sebelumnya para WNI eks ISIS ini telah membuat status kewarganegaraan mereka sendiri. Sehingga otomatis status WNI mereka gugur, hal tersebut sesuai dengan Undang - Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.