Tanggapan Polri Atas Pemanggilan Gubernur Anies Baswedan Terkait Habib Rizieq 

https://jurnalpresisi.pikiran-rakyat.com/

Warnabiru.com - Acara kegiatan maulid dan perkawinan yang diselenggarakan Habib Rizieq Syihab tidak hanya membuat dirinya didenda Rp 50 juta. Namun membawa dampak lain yakni dipanggilnya Gubernur DKI Jakarta oleh Polri.

Dilansir dari detik.com pemanggilan Gubernur Anies Baswedan itu terkait status Jakarta dalam PSBB transisi.

"Bahwasanya posisi Pak Gubernur kan jelas, yang pertama beliau adalah kepala daerah, kepala daerah yang mengengluarkan perda. Kan yang memutuskan bahwasanya Jakarta PSBB transisi, berarti apa ? Beliau tahu betul bahwasanya hari ini kita wajib taat patuh terhadap protokol kesehatan," jelas Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono pada Rabu, 11 November 2020.

Pemanggilan itu juga terkait kedatangan Gubernur Anies Baswedan atas kedatangannya ke Petamburan saat kepulangan Habib Rizieq Syihab dari luar negeri.

"Kemudian pada hari kepulangan HRS, yang bersangkutan (Anies) malam kan berkunjung ke kediaman (Rizieq) malamkan berkunjung ke kediaman beliay (Rizieq). Sehingga dari situ bahwasanya tidak mungkin kalau seorang gubernur tidak tahu permasalahan PSBB transisi. Kemudian yang bersangkutan juga sempat, istilahnya ada komunikasi dengan HRS," jelas Brigjen Awi Setiyono.

"Sehingga dari situlah penyidik, melakukan pemeriksaan untuk mencari menemukan peristiwa yang diduga adanya tindak pidana pelanggaran karantina kesehatan," sambung Brigjen Awi Setiyono.

Dalam kesempatan itu Brigjen Awi Setiyono juga menjelaskan tentang perizinan terkait acara yang diselenggarakan oleh Habib Rizieq Syihab.

"Jangankan izin ke Polri, setelah RT dan RW, apalagi yang ke atasnya. Cuma mereka sudah tahu bahwasanya ada kerumunan sehingga secara berjenjang mereka melaporkan dari lurah ke camat, camat ke walikota, walikota ke gubernur. Itu semua diketahui," ungkap Brigjen Awi Setiyono.

Terkait jerat hukum pidana yang akan disangkakan atas peristiwa kerumunan yang diciptakan oleh Habib Rizieq Sihab adalah Pasal UU Nomor 6 Tahun 2018 dan Pasal 14 ayat UU Nomor 4 Tahun 1984. Namun hal itu masih akan dirapatkan dan dianalisa lebih lanjut oleh Polri.

"Nantikan ada evaluasi, ada rapat, ada gelas perkara, sehingga disitu akan disimpulkan pelanggaran apa ini, pakai pasal mana ini yang dilanggar, unsur - unsurnya apa saja, barang buktinya apa aja," jelas Brigjen Awi Setiyono.

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya - Pihak Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta menjatuhi denda sebesar Rp 50juta kepada Habib Rizieq Syihab karena membuat kerumunan terkait acara pernikahan anaknya dan kegiatan Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat.

Dimana acara itu diselenggarakan pada Sabtu, 14 November 2020. Acara itu dianggap tidak mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Terkait hal itu ahli epidemi dari Universitas Indonesia (UI), Iwan Ariawan menilai sanksi Rp 50 juta tidaklah cukup. Sangat disarankan acara yang menimbulkan kerumunan itu seharusnya dibubarkan.
 "Tidak cukup (sanksi denda Rp 50 juta) untuk selanjutnya perlu dicegah terjadi kerumunan. Seperti tidak memberikan izin berkumpul dan dibubarkan jika mulai ada kerumunan orang," jelas Iwan Ariawan kepada wartawan pada Minggu, 5 November 2020.
"Besaran denda tergantung peraturannya. Tidak cukup maksud saya. Tidak bisa hanya denda saja. Berikutnya harus tidak diberikan izin atau dibubarkan," jelas Iwan Ariawan