Habib Rizieq Didenda Pemrov DKI Rp 50 Juta Karena Melanggar Protokol Kesehatan COVID-19

Kompas.com

Warnabiru.com - Pihak Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta menjatuhi denda sebesar Rp 50juta kepada Habib Rizieq Syihab karena membuat kerumunan terkait acara pernikahan anaknya dan kegiatan Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat.

Dimana acara itu diselenggarakan pada Sabtu, 14 November 2020. Acara itu dianggap tidak mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Dilansir dari detik.com hal tersebut dijelaskan secara langsung olrh Gubernur. DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta yang terletak di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

"Keseriusan itu dicerminkan dengan aturan dan sanksi denda. Sanksi denda di DKI itu bukan basa - basi, Rp 50 juta itu membentuk perilaku. Karena begitu orang dengar Rp 50 juta, beda perilakunya dengan sanksi Rp 50 ribu - Rp 200 ribu," jelas orang nomor satu di DKI Jakarta itu pada Senin, 16 November 2020.

"Begitu dengar Rp 50 juta, wah, makanya kami menerapkan itu sudah kita terapkan, hanya selama inikan tidak kelihatan, sekarangkan kelihatan," tambah Anies Baswedan.

Terkait kebijakan Anies Baswedan ini mendapatkan acungan jempol dari Satgas Penanganan Covid-19 yang diwakili oleh Doni Manardo selaku ketua.

"Saya selaku Ketua Satgas Penanganan COVID -19 menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan yang telah mengambil langkah - langkah terukur terhadap adanya pelanggaran dari suatu kegiatan yang diselenggarakan di Petamburan," ucap Doni Manardo lewat kanal YouTube BNPN, pada Minggu, 15 November 2020.

Dijelaskan oleh Doni Manardo bahwa denda tersebut cukup tinggi. Apabila mengulangi lagi denda akan dinaikkan dua kali lipat.

"Gubernur Anies telah mengirimkan tim yang dipimpin oleh Kasatpol PP untuk menyampaikan surat denda administrasi sejumplah Rp 50 juta kepada panitia penyelenggara acara tersebut. Denda ini denda tertinggi dan apabila di kemudian hari masih terulang kembali, menurut Gubernur Anies denda tersebut akan dilipatgandakan menjadi Rp 500 juta," tambah Doni Monardo.

Dalam hal pemberian sanksi itu pihak Saptol PP menerjunkan sebanyak 200 personilnya.

"Kami juga telah berupaya dengan Bapak Gubernur untuk berkoordinadi setiap saat. Gubernur telah menyampaikan imbauan secara lisan, diikuti oleh imbauan secara tertulis. Dan tadi malam tim Satpol PP pun telah menggelar lebih dari 200 personil untuk melihat kondisi yang ada di lapangan sehingga tadi pagi tim gabungan Satpol PP mengambil keputusan terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan," jelas Doni Monardo.

Dalam kesempatan itu Doni Monardo secara pribadi memuji kinerja Satpol PP yang bertugas melakukan tindakan tegas bagi pelanggar protokol kesehatan.

"Kami memberikan apresiasi kepada Satgas DKI yang juga tidak pandang bulu terhadap mereka yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Terutama yang tidak menggunakan masker pada acara yang diselenggarakan pada malam hari di Petamburan," jelas Doni Monardo.

"Dengan memberikan sanksi kepada 17 orang dan juga memberikan sanksi fisik kepada 19 orang. Untuk yang 17 orang dikenai sanksi denda sehingga dana yang diterima Satpol PP DKI sebesar Rp 1,5 juta," imbuh Doni Monardo.

Terkait hal itu ahli epidemi dari Universitas Indonesia (UI), Iwan Ariawan menilai sanksi Rp 50 juta tidaklah cukup. Sangat disarankan acara yang menimbulkan kerumunan itu seharusnya dibubarkan.

"Tidak cukup (sanksi denda Rp 50 juta) untuk selanjutnya perlu dicegah terjadi kerumunan. Seperti tidak memberikan izin berkumpul dan dibubarkan jika mulai ada kerumunan orang," jelas Iwan Ariawan kepada wartawan pada Minggu, 5 November 2020.

"Besaran denda tergantung peraturannya. Tidak cukup maksud saya. Tidak bisa hanya denda saja. Berikutnya harus tidak diberikan izin atau dibubarkan," jelas Iwan Ariawan.

Seperti yang sudah diketahui Pemrov DKI Jakarta sendiri sudah membuat aturan soal penegakan protokol kesehatan terkait jumplah batasan dalam sebuah kerumunan. Hal tersebut sesuai dua aturan dibawah ini

1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.