Tanggapan Para Kepala Daerah Terkait Demonstrasi Menentang UU Cipta Kerja

Sedang Populer

hery Jatmiko
kita harus tahu batasan diri kita sendiri

Warnabiru.com - Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada  Senin, 5 Oktober 2020, berbuntut panjang. Pasalnya hal tersebut memantik demonstrasi di berbagai daerah yang tidak jarang berujung ricuh.

Dibawah ini beberapa tanggapan para kepala daerah terkait demonstrasi di daerahnya yang dirangkum dari berapa sumber.

Menanggapi demonstrasi menentang UU Cipta Kerja yang dilakukan di Kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Oktober 2020. Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui para demonstran yang ditemani bersama Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman dan Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sujana.

Secara tegas Gubernur Anies Baswedan menghormati aspirasi para demonstran. Karena menyampaikan pendapat sudah dijamin oleh undang - undang.

"Teman - teman semua, setiap warga negara memiliki hal untuk menyampaikan pendapatnya. Dan setiap warga negara bisa menyampakan pendapatnya hari ini kami menghormati hak warga negara. Karena itu tadi kita sudah dengar apa yang jadi aspirasi, betul ? Saya ingin kepada semuanya memastikan bahwa hak itu terjaga. Hak itu tidak boleh hilang karena itulah negeri kita disebut sebagai negeri kita yang merdeka." Jelas Gubernur Anies Baswedan.

Dalam pidatonya itu Gubernur Anies Baswedan berjanji akan menyampaikan aspirasi para demonstran ini.

"Sekarang saya ingin sampaikan kepada semua bahwa apa yang menjadi aspirasi tadi yang diungkapkan, besok kita akan sampaikan dan kita akan teruskan aspirasi itu. Besok akan kita lakukan teruskan aspirasi itu. Besok akan kita lakukan pertemuan itu, jadi teman - teman sekalian saya apa yang tadi disampaikan tadi secara lisan, banyak yang merekam disini, besok akan diteruskan dan teman - teman sekalian ingatlah bahwa yang namanya menegakkan keadilan adalah tanggung jawab kita semua dan anda semua sedang berusaha menegakkan keadilan," jelas Gubernur Anies Basweda.

BACA JUGA:  Liga Primer 2020/21: Preview dan Prediksi Manchester United vs Crystal Palace

Oleh karena itu Gubernur Anies Baswedan mengingatkan agar demonstrasi berjalan tertib dan damai.

"Karena itu jalankan juga dengan sebaik - baiknya, jalankan dengan tertib, siap tertib ? Siap sampai rumah selamat ? Siap sampai rumah tertib ? Kita harus buktikan bahwa kita adalah orang - orang yang kata - katanya bisa dipercaya. Ketika kita akan mengatakan kami akan tertib, tunjukkan tertib itu. Ketika kita akan bisa menjaga keselamatan warga yang lain, tunjukkan keselamatan warga itu, betul tidak," kata Gubernur Anes Baswedan.

Sebagai penutup Gubernur Anies Baswedan mengingatkan tentang bahaya penularan Covid-19 dalam aksi demonstrasi ini.

"Apalagi sekarang ini sedang ada wabah Covid, ini semua beresiko, saudara - saudaranya yang merasa dirinya pejuang yang menyadari pejuang, pulang ke rumah justru sakit, harus semua sehat. Besuk saya akan teruskan, kita akan teruskan, teman - teman kita akan teruskan. Sekarang saatnya sudah terdengar selesai, kita semua, anda saya kita kembali ke rumah masing - masing pantau ikuti perkembangan karena itu adalah perjuangan kita semua. Kita harap semuanya, sebagaian dari anda sudah kembali, kita sekarang dari anda sudah kembali, kita sekarang tunjukkan bahwa kita warga negara yang bertanggung jawab. Tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi memikirkan semuanya, setuju ?" Pinta Gubernur Anies Baswedan.

Begitu pula dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwal Kamil. Dimana orang nomor satu di Jawa Barat ini menjelaskan akan meneruskan aspirasi para demonstran kepada Presiden Joko Widodo dan DPR.

"Sudah sampai (surat aspirasi) hari ini, menurut Kabiro Hukum. Dua surat, satu ke DPR dan satu ke presiden. Jadi kita tinggal menunggu saja responnya," jelas Gubernur Ridwal Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, pada Jumat, 9 Oktober 2020.

BACA JUGA:  Habib Rizieq Didenda Pemrov DKI Rp 50 Juta Karena Melanggar Protokol Kesehatan COVID-19

Dibawah ini isi surat aspirasi yang disampaikan Gubernur Ridwan Kamil kepada DPR dan Presiden Joko Widodo.

Disampaikan dengan hormat, bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI tanggal 5 Oktober 2020, di Jawa Barat telah terjadi aksi unjuk rasa dan penolakan terhadap Undang-Indang tersebut dari seluruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) se Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyampaikan Aspirasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan dengan tegas Menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang serta meminta diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya dihaturkan terima kasih.

Senada dengan Gubernur Anies Baswedan dan Gubernur Ridwan Kamil. Pihak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X, juga akan menyampaikan aspirasi para buruh ke pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan setelah menemui perwakilan buruh se-DIY di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, pada Kamis, 8 Oktober 2020.

"Saya bisa memfasilitasi aspirasi buruh, dengan mengirim surat kepada Presiden," jelas Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Sayangnya demonstrasi menentang UU Cipta Kerja itu berakhir dengan kericuhan. Karena di beberapa titik demonstran melakukan tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas publik.

Menanggapi hal tersebut Sri Sultan Hamengkubuwono X menyebutkan tindakan kelompok demonstran anarkis ini sangat disesalkan dan bukanlah citra diri warga Yogyakarta.

"Saya menyesali kejadian anarki ini by design. Mengapa saya mengatakan itu ? Karena mahasiswa, pelajar, sama buruh sudah selesai (demonstrasi) di DPRD (namun) ada kelompok orang yang tidak mau pergi. Dan itu berlangsung terus sampai sore," ucap Sri Sultan Hamengkubuwono X keesokan harinya di Bangsal Kepatihan, pada Jumat, 9 Oktober 2020.

BACA JUGA:  BNPB Anjurkan Penerapan PSBB Seluruh Pulau Jawa

Mereka yang terlibat aksi anarkis ini bukanlah mewakili kepentingan buruh. Sehingga pelaku akan ditangani pihak kepolisian untuk mendapatkan hukuman yang berlaku.

"Kita siang ini rapat, (pelaku demonstrasi anarkis) harus dipidana, dituntut karena by desifn, bukan kepentingan buruh.(Dihukum pidana supaya tidak main - main karena dia maunya juga main - main," tegas Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Seperti yang sudah diberitakan pasca disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR membuat banyak terjadi demonstrasi menentang UU tersebut yang mayoritas berujung kepada kericuhan.

Menanggapi hal itu pihak pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Meminta agar masyarakat menjaga ketertiban dan kamanan.

"Oleh sebab itu melihat perkembangan situasi itu, pemerintah mengajak mati kita semuanya menjaga kamtibmas keamanan dan ketertiban masyarakat, semua, semua harus kembali ke posisi tugas menjaga negara masing - masing, pemerintah, rakyat, masyarakat dan civil society, mari kita bersama - sama ke posisi masing - masing untuk menjaga keamanan masyarakat dan untuk itu pemerintah menyampaikan pernyataan sebagai berikut," ucap Mahduf MD saat jumpa pers di kantornya, Kamis, 8 Oktober 2020.

 

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Berita Terbaru

Sedang Populer