Presiden Jokowi Himbau Untuk Berdamai dengan Covid-19, Begini Kata Para Ahli

Presiden Jokowi Himbau Untuk Berdamai dengan Covid-19, Begini Kata Para Ahli
Presiden Republik Indonesia IR. Joko Widodo

Warnabiru.com – Presiden Jokowi (IR. Joko Widodo) memberikan pernyataan yang menginginkan agar masyarakat berdamai dengan Corona berujung menuai polemik. Karena hal tersebut sangat sulit untuk direalisasikan di lapangan dimana masih banyak ditemukan orang tanpa gejala (OTG) yang masih bebas beraktifitas.

Tri Yunis Miko Wahyono, Pakar epidemiologi, menyampaikan bahwa virus corona tidak akan menular jika pasien yang berstatus positif COVID-19 diisolasi.

Disamping itu, dibutuhkan juga survei atau pemeriksaan terkait COVID-19 yang sangat banyak seperti rapid test dan juga PCR dalam skala besar terhadap masyarakat.

“Screening yang kurang ketat akan terjadi penularan. Itu terjadi pada awal wabah ini di jakarta. Dibuka, kemudian orang tetap ke jakarta dan terjadi penyebaran diseluruh provinsi di indonesia,” katanya.

BACA JUGA : Wow!!! Denda Bagi Pelanggar Peraturan Lockdown Arab Saudi Mulai 400 Juta Hingga 2 Miliar Rupiah

Dia juga mengatakan bahwa banyak orang yang bepergian ke pusat episentrum wabah COVID-19 di jakarta, kemudian DKI menjadi penyebar di daerah, yang pada akhirnya terjadilah transmisi lokal. Hal ini diakibatkan oleh tidak adanya screening dari pemerintah daerah terhadap warga yang datang dari wilayah zona merah.

Ditambah lagi saat ini telah diprediksi banyak pasien COVID-19 bertebaran atau keluyuran tanpa mengalami gejala (OTG), orang dalam pemantauan (ODP), dan pasien dalam pengawasan (PDP). Sebagian besar dari pasien dalam pengawasan (PDP) mereka tidak melapor karena takut apabila dianjurkan untuk isolasi.

Relaksasi PSBB

Pemerintah telah merencakan untuk relaksasi PSBB untuk beberapa sektor, terutama perekonomian. Di tengah wabah virus corona, hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran dari banyak pihak. Tri Yunis menyarankan, jika ingin aman maka harus dilakukan survei atau tes rapid yang masif.

Misalnya, membuka layanan penerbangan itu wajib dilakukan rapid test yang mana bisa menunggu hasil tersebut sekitar 30 menit, ketika ada salah satu pasien terbukti positif maka petugas harus melarang untuk tidak melakukan perjalanan.

Sementara untuk pasien yang dinyatakan negatif dari rapid test mereka diijinkan untuk melanjutkan perjalanan. Karena tingkat akurasi dari rapid test cukup rendah, maka mereka harus melakukan karantina ditempat tujuan.

Tri Yunis menyatakan sebenarnya saat ini belum ada tanda-tanda menurunnya jumlah kasus COVID-19. Hal ini mengacu pada jumlah penambahan kasus positif baru lebih dari 300 orang setiap hari.

Namun jika memaksa sektor perekonomian dibuka, pemerintah daerah harus melakukan pemeriksaan, seperti mengontrol aktifitas jual beli dipasar tradisional. Pasar merupakan titik kumpul manusia yang sangat berpotensi untuk penyebaran COVID-19.

BACA JUGA : Bantuan Sosial dari Pemerintah Sudah Mulai di Salurkan Kepada Masyarakat Yang Berhak Mendapatkannya

“Kalau survey itu dilakukan, aman saja. Yang membiarkan pasar terbuka harus dijamim dengan survei. Itu hanya dilakukan dibeberapa daerah itu. Di jakarta tidak dilakukan,” jelasnya.

Dosen Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan virus corona bisa dihentikan tanpa harus menggunakan vaksin. Dengan catatan, menghentikan penyebaran hingga nol kasus. Indonesia masih terbentur masalah mengenai upaya pelacakan dan pendeteksian yang termasuk dalam tingkat yang sangat rendah.

“Di kita, tidak ada upaya yang demam dan panas itu di rapid test atau PCR seperti korea selatan. Di korea dengan begitu, semua kasus bisa dideteksi, melakukan isolasi, dan sosial distancing,” ujarnya.