Masalah Regulasi Batasi Indonesia dalam Rantai Farmasi Global

Warnabiru.com - Kini, dunia sedang berlomba untuk memerangi pandemi COVID-19. Namun, Indonesia justru bisa kehilangan kesempatan untuk meningkatkan perannya dalam rantai nilai global industri farmasi karena masalah regulasi.

Menurut Pusat Studi Kebijakan Indonesia (CIPS) menyoroti, kurangnya penegakan pemerintah pada konten lokal wajib untuk produk farmasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian no. 16/2020, telah memacu pertumbuhan industri farmasi.

"Masalah dengan lokalisasi paksa semacam ini adalah bahwa itu tidak benar-benar mendorong pengembangan di industri," kata Andree Surianta, peneliti di CIPS, mengatakan pada hari Jumat (10/7).

Sementara itu, insentif pemerintah, seperti pengurangan pajak hingga 300 persen untuk pengeluaran perusahaan farmasi untuk penelitian dan pengembangan, juga tidak sejalan dengan tren dalam rantai nilai farmasi global, Andree menambahkan.

Beberapa perusahaan farmasi mengalihdayakan penelitian dan proses manufaktur mereka kepada pihak ketiga, yang berarti pengurangan pajak mungkin salah arah.

BACA JUGA: 2024, BP Tapera Akan Kelola Rp60 T Fokuskan Lembaga Pemerintah

“Ini inisiatif yang bagus. Namun, ini tampaknya memiliki model tradisional, rantai pasokan terpadu dalam sistem,” kata Andree.

CIPS berpandangan bahwa industri farmasi Indonesia memiliki potensi untuk mengambil keuntungan dari melambatnya kegiatan manufaktur di Cina karena pembatasan selama pandemi.

COVID-19 sangat mengganggu rantai pasokan global. Organisasi Perdagangan Dunia memperkirakan bahwa perdagangan global akan turun 18,5 persen tahun ke tahun (yoy) pada kuartal kedua tahun ini. Pandemi ini juga membuat beberapa perusahaan mempertanyakan ketergantungan mereka yang besar pada Cina.

Pasar Amerika Serikat, misalnya, mengambil 13 persen bahan aktif farmasi (API) dari China pada Agustus 2019, menurut Pusat Evaluasi dan Penelitian Obat-obatan (CDER).

Sementara itu, karena industri farmasi Indonesia saat ini memperoleh 90 persen input produksinya dari luar negeri, pemerintah Jokowi juga berusaha memacu produksi pengganti lokal untuk mengurangi ketergantungan negara pada bahan baku impor.

Pada Mei 2020, produk farmasi yang diekspor bernilai US $ 44,7 juta sementara produk farmasi impor bernilai $ 94,8 juta.

DBS, bank terbesar di Asia Tenggara, sebelumnya mengatakan bahwa Indonesia akan mendapat manfaat dari diversifikasi rantai pasokan global, karena perusahaan multinasional mencari cara untuk mengurangi ketergantungan mereka pada Cina untuk memproduksi pasokan.

Selama briefing media virtual pada hari Senin, kepala kelompok layanan transaksi global DBS John Laurens menjelaskan bahwa pergeseran rantai pasokan utama ke negara-negara ASEAN akan menjadi bagian dari "normal baru" untuk bisnis.

"Diversifikasi akan berlanjut dan pasar seperti Vietnam, Bangladesh, India, dan Indonesia akan mendapat manfaat dari diversifikasi itu," kata Laurens.

Kurangnya peraturan pendukung tidak hanya menghambat pertumbuhan industri tetapi juga kemajuan Indonesia dalam meningkatkan kemudahan berbisnisnya, yang telah mandek di posisi ke-73 dalam peringkat Bank Dunia selama dua tahun terakhir.

Siswo Pramono, kepala badan analisis kebijakan dan pengembangan di Kementerian Luar Negeri, mengatakan pada hari Kamis bahwa ia memproyeksikan kemudahan berbisnis Indonesia untuk meningkat dalam lima tahun ke depan.

“Anda dapat melihat langkah-langkah yang diambil dalam 10 tahun terakhir; kami melonjak dari peringkat 129 ke 73,” kata Siswo, menambahkan bahwa daya tarik Indonesia akan didorong oleh ukuran pasar dan stabilitas politiknya.

BACA JUGA: WHO Rilis Data Turunnya Akses Obat HIV di Tengah Krisis COVID-19

Sementara itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah meminta Kementerian Keuangan untuk mempertimbangkan kembali pemotongan anggaran setelah rencana kementerian untuk merealokasi Rp 191,21 miliar dari anggaran awal dewan untuk sebagian membiayai upaya mitigasi untuk mengekang penyebaran COVID-19 .

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan dalam dengar pendapat virtual dengan Komisi VI DPR, industri dan badan usaha milik negara (BUMN) pada hari Kamis bahwa dewan hanya akan dapat memotong Rp 61,52 miliar dari anggaran awal 2020 sebesar Rp 585,47 milyar.

“Kami telah menulis surat kepada Kementerian Keuangan untuk meminta agar anggaran tidak dipotong sebesar Rp 191 miliar, tetapi sebaliknya sebesar Rp 61 miliar, karena itu akan berdampak pada operasi dan kinerja BKPM,” kata Bahlil dalam pertemuan tersebut.