WARNABIRU.com – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta semua pihak untuk berhati-hati jika berpikir, berbicara dan merancang sesuatu yang berkaitan dengan ideologi Pancasila.
SBY berpendapat Rancangan Undang-Undangan Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) akan berdampak sangat besar jika menyentuh kerangka dan sistem kehidupan bernegara.
Ungkapan tersebut dikirimkan melalui akun Twitter resmi SBY pada hari selasa 23, juni, 2020.
BACA JUGA: Pemerintah Jatuhkan Banding Pada Kasus “Internet di Papua”
Kita harus sungguh berhati-hati jika berpikir, berbicara & merancang sesuatu yg berkaitan dgn ideologi & dasar negara Pancasila. Apalagi jika menyentuh pula kerangka & sistem kehidupan bernegara. Kalau keliru, dampaknya sangat besar *SBY*
— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) June 23, 2020
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini mengikuti hiruk pikuk sosial dan politik seputar RUU Haluan Ideologi Pancasila. Bahkan, ia sudah membaca dan mengkajinya. Tentu, SBY punya pendapat dan tanggapan.
Tapi SBY tak mau menanggapi lebih jauh soal Rancangan Undang-Undangan Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang kini menjadi polemik di tengah masyarakat agar situasi politik tidak semakin memanas.
“Namun, lebih baik saya simpan agar politik tak semakin panas,” tulis SBY lewat Twitter yang dikutip pada Selasa, 23 Juni 2020.
Saya mengikuti hiruk pikuk sosial & politik seputar RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Saya juga sudah membaca & mengkaji RUU tsb. Tentu ada pendapat & tanggapan saya. Namun, lebih baik saya simpan agar politik tak semakin panas *SBY*
— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) June 23, 2020
Menurut dia, memposisikan ideologi harus tepat dan benar. Ingat, kata dia, nation building dan consensus making yang dilakukan sejak tahun 1945 juga tak selalu mudah. Jangan sampai ada ideological clash dan perpecahan bangsa yang baru.
“Kasihan Pancasila, kasihan rakyat. Kita harus sungguh berhati-hati jika berpikir, berbicara dan merancang sesuatu yang berkaitan dengan ideologi dan dasar negara Pancasila. Apalagi jika menyentuh pula kerangka dan sistem kehidupan bernegara. Kalau keliru, dampaknya sangat besar,” ujarnya.
Memposisikan ideologi harus tepat & benar. Ingat, proses "nation building" & "consensus making" yg kita lakukan sejak tahun 1945 juga tak selalu mudah. Jangan sampai ada "ideological clash" & perpecahan bangsa yg baru. Kasihan Pancasila, kasihan rakyat *SBY*
— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) June 23, 2020
Sebelumnya, pemerintah meminta DPR RI menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Sebab, pemerintah kini sedang fokus menangani penyebaran dan pencegahan virus corona COVID-19.
Namun, PDI Perjuangan disebut-sebut sebagai pengusul RUU HIP. Namun, PDI Perjuangan membantahnya melalui Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah yang juga Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024.
Menurutnya, polemik seputar RUU HIP khususnya Pasal 7 bukanlah usulan dari PDI Perjuangan. Namun, ia tidak mau menyebutkan fraksi mana yang mengusulkan RUU HIP di lembaga legislatif karena alasan etika.
“Tapi kami wajib menghormati bahwa 9 fraksi di Badan Legislasi memiliki hak bicara untuk mengemukakan pendapat, pikiran, konsepsi,” kata Basarah di ILC.
Basarah mempertanyakan apa masalahnya kalau Megawati menyampaikan pidato Presiden pertama RI Soekarno atau Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Menurut dia, pidato itu merupakan langkah Soekarno untuk menjawab pertanyaan dari Ketua Sidang BPUPKI, Dr. Radjiman Wedyodiningrat terkait gagasan dasar negara saat Indonesia merdeka.
BACA JUGA: Jaksa Tolak Argumen Pembelaan Kasus Serangan Novel Baswedan
“Lima tema yang dipilih yang diusulkan oleh Bung Karno pada pidatonya 1 Juni itu, yang pertama dalam Pancasila, kedua adalah Trisila dan ketiga adalah Ekasila gotong-royong,” jelas Basarah.