Indonesia Akan Percepat Regulasi Perdagangan Karbon Global

Sedang Populer

Warnabiru.com - Pemerintah mempercepat upaya untuk mengeluarkan peraturan tentang perdagangan karbon sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca global.

Pemerintah telah menghabiskan tahun terakhir mempersiapkan sistem perdagangan emisi untuk pasar karbon domestik di masa depan, kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar.

"Prosesnya telah berlangsung lama. Telah dibahas di dalam Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara. Segera akan diteruskan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dibahas di tingkat menteri," katanya setelah pertemuan kabinet terbatas dengan Presiden Joko Widodo pada hari Senin (6/7).

Siti menyebutkan bahwa serangkaian peraturan akan menetapkan setidaknya tiga masalah utama termasuk pedoman dan rencana perdagangan karbon, penyeimbangan karbon dan pasar komoditas, yang akan berbasis di Jakarta.

Total lahan hutan Indonesia mencakup sekitar 94,1 juta hektar, yang menyimpan sekitar 200 ton karbon per ha, menurut data kementerian resmi. Sementara itu, sekitar 22,5 juta ha lahan gambut di Indonesia dapat menyimpan lebih dari 1.000 ton karbon per ha, kata Siti.

BACA JUGA: Pemerintah dan BI Lakukan Skema Pembagian Beban $40 Miliar

Tanah bakau di Indonesia, yang mencakup sekitar 3,31 juta ha, berpotensi menyimpan sekitar 227 ton karbon per ha.

Meskipun Siti tidak memberikan perincian lebih lanjut tentang peraturan tersebut karena masih dalam proses pembahasan, ia mengatakan bahwa di antara banyak bentuk lain dari pasar karbon, obligasi hijau Indonesia dan sukuk hijau telah mendapatkan perhatian pasar internasional.

Sejak 2018, Indonesia telah secara aktif memperkenalkan sukuk hijau ke pasar dunia sebagai instrumen untuk mengumpulkan dana US $ 1,25 miliar untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan.

"Hal yang paling nyata yang harus kita lakukan adalah memulihkan lingkungan kita. Misalnya, kita masih mendiskusikan rencana reboisasi bakau yang luas di Tarakan Kalimantan Utara atau Balikpapan Kalimantan Timur dengan Presiden," katanya.

BACA JUGA:  KPK Temukan Penyimpangan di Program Kartu Prakerja

Siti mengungkapkan bahwa pergerakan peraturan tersebut dilakukan setelah pemerintah mengkonfirmasi penerimaan hibah US $ 56 juta dari Norwegia sebagai pembayaran pertama untuk keberhasilan Indonesia dalam mengurangi emisi karbon di bawah skema kerja sama Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD +).

Wakil menteri dan wakil menteri luar negerinya telah mewakili pemerintah dalam pertemuan kelompok konservasi bersama pada 2 Juli antara Indonesia dan Norwegia, katanya, seraya menambahkan bahwa kedua negara berjanji untuk memperkuat komitmen untuk mengurangi emisi global.

Pemerintah meluncurkan pada bulan Oktober sebuah badan layanan publik yang bertugas mengelola dan mengucurkan dana yang berkaitan dengan perlindungan dan konservasi lingkungan, dinamai Dana Perkebunan Lingkungan Hidup Indonesia (BPDLH).

Siti mengatakan bahwa badan tersebut akan mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk perdagangan karbon.

Presiden Jokowi juga telah menginstruksikan kabinetnya untuk tetap konsisten dalam mengimplementasikan program pemulihan lingkungan untuk mengurangi emisi rumah kaca.

BACA JUGA: Petisi Rakyat Papua Suarakan Oposisi Terhadap Status Otonomi Khusus

Indonesia bertujuan untuk secara independen mengurangi emisi sebesar 29 persen pada tahun 2030, atau 40 persen pada tahun yang sama dengan dukungan internasional.

Saat KTT Perubahan Iklim tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah telah bersiap untuk membuka pasar karbon domestik sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi komitmen internasionalnya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

Dida Gardera, asisten wakil lingkungan di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian, mengatakan pemerintah hampir membuka pasar karbon domestik pertama di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46/2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan.

Pasal 27 peraturan tersebut menetapkan bahwa dana lingkungan dapat bersumber dari pendapatan perdagangan karbon, di antara sumber-sumber lainnya.

BACA JUGA:  Bundesliga 2020/21: Preview dan Prediksi Hoffenheim vs Bayern Munich

"Sementara banyak masalah masih dalam pembahasan saat ini, kemungkinan besar kita akan menggunakan sistem perdagangan emisi, yang umumnya dikenal sebagai pembatasan dan mekanisme perdagangan," kata Dida kepada wartawan saat konferensi pers pada hari Rabu (8/7).

- Advertisement -

More articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -

Berita Terbaru

Sedang Populer