Bupati Jember Diberi Sanksi Terkait Keterlambat Pembentukan Raperda APBD 2020

https://www.ayosurabaya.com/

Warnabiru.com - Secara resmi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memberikan sanksi terhadap Bupati Jember, Faida. Sanksi yang tertuang dalam surat nomor 700/1713/060/2020 itu berupa sanksi administratif.

Berupa tidak dibayarkan gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan hak - hak keuangan lainnya. Alasan mengapa surat yang diputuskan pada tanggal 2 September 2020 itu keluar. Karena pihak Bupati Faida terlambat memproses pembentukan Raperda Kabupaten Jember tentang APBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2020.

Dilansir dari kompas.com surat keputusan tersebut juga sudah diterima oleh Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi. "Kami menerima surat keputusan gubernur tentang sanksi administatif pada Bupati Jember," ucap Itqon Syauqi, saat konferensi pers di Kantor DPRD Jember pada Selasa, 8 September 2020.

Selain diterima Ketua DPRD Jember surat berisi sanksi kepada Bupati Faida itu juga diterima instansi lainnya. Yakni Mendagri, Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Kepala BPKA Pemprov Jatim dan Kepala BPKAD Jember.

Alasan mengapa terjadi keterlambatan pembahasan APBD Jember Tahun 2020 karena pihak Bupati Faida belum melaksanakan rekomendasi Kementrian Dalam Negeri. Terkait pengelolaan struktur organisasi dan tata kerja Kabupaten Jember. Dengan alasan itulah pihak DPRD Jember tidak membahas tentang APBd Jember Tahun 2020.

Nama Bupati Faida mencuat setelah sebanyak 45 anggota DPRD Jember sepakat untuk memakzulkan Bupati Faida. Hal itu terungkap dalam sidang paripurna hak menyatakan pendapat di gedung DPRD Jember pada 22 Juli 2020. Dari tujuh fraksi yang ada semuanya sepakat memberhentikan Bupati Faida dari jabatannya.

Ada beberapa poin yang menjadi alasan mengapa 45 anggota DPRD Jember itu hendak memakzulkan Bupati Faida. Seperti tidak menjalankan peraturan perundangan terutama dalam hal mutasi ASN. Lebih spesifiknya tidak menjalankan sistem sesuai aturan. Akibatnya organisasi pemerintahan menjadi kacau balau karena banyak ASN terganjal kenaikan pangkat. Dampak lainnya juga membuat Jember tidak menerima kuota penerimaan CPNS 2019.

Menanggapi upaya pemakzulannya tersebut pihak Bupati Faida memberi respon bahwa dia telah memberi jawaban sebanyak 12 halaman tertulis atas pemakzulan dirinya. Namun oleh DPRD memilih untuk tidak membacanya.

Tidak heran atas konfliknya dengan DPRD Jember ini, Bupati Faida maju di Pilkada Jember Tahun 2020 lewat jalur independen. Kondisi tersebut berbeda pada tahun 2015 silam saat bupati yang juga seorang dokter itu dukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Amanat Nasional (PAN).