Usulan Pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember

m.solopos.com

Warnabiru.com - Sebanyak 45 anggota DPRD Jember sepakat untuk memakzulkan Bupati Jember, Faida. Hal itu terungkap dalam sidang paripurna hak menyatakan pendapat di gedung DPRD Jember pada 22 Juli 2020. Dari tujuh fraksi yang ada semuanya sepakat memberhentikan Bupati Faida dari jabatannya.

Ada beberapa poin yang menjadi alasan mengapa 45 anggota DPRD Jember itu hendak memakzulkan Bupati Faida. Seperti tidak menjalankan peraturan perundangan terutama dalam hal mutasi ASN. Lebih spesifiknya tidak menjalankan sistem sesuai aturan. Akibatnya organisasi pemerintahan menjadi kacau balau karena banyak ASN terganjal kenaikan pangkat. Dampak lainnya juga membuat Jember tidak menerima kuota penerimaan CPNS 2019.

Berdasar hal di ataslah mayoritas anggota DPRD Jember menganggap Bupati Faida melanggar sumpah. Dalam sidang paripurna pemakzulan dirinya diketahui Bupati Faida tidak hadir. Alasannya karena beliau masih fokus dalam penanganan Covid-19 di Jember. Sebelumnya Bupati Faida meminta agar sidang paripurna dilakukan dengan daring. Alasannya gedung DPRD Jember tersebut masih wilayah zona merah Covid-19. Namun oleh anggota DPRD Jember usulan itu ditolak.

Untuk langkah selanjutnya oleh DPRD Jember akan mengajukan hal pemakzulan ini ke Mahkamah Agung untuk diuji. Nanti lewat keputusan Mahkamah Agung inilah diteruskan ke kementrian dalam negeri dan presiden untuk ditindak lanjuti. Selain itu DPRD Jember meminta agar Pemprov Jawa Timur dan kementerian dalam negeri memberi sanksi kepada Bupati Faida.

Saat berjalannya sidang paripurna DPRD Jember diluar gedung terjadi demonstrasi pendukung. Mereka dari Aliansi Masyarakat Jember (AMJ yang meminta Bupati Faida mengundurkan diri. Oleh koordinator aksi M Ayyub Saifur Rizal mengklaim dalam aksinya diikuti 1.500 warga. Demonstrasi yang membuat lalu lintas sekitar DPRD macet itu diawasi secara ketat oleh kepolisian. Yakni dengan memasang kawat berduri di depan Gedung DPRD agar demonstran tidak masuk ke dalam gedung.

Pemakzulan bupati di Cianjur

republika.co.id

Bila Bupati Faida memang berhasil dimakzulkan maka dia akan bernasib sama dengan mantan bupati Garut, Aceng Fikri. Hanya saja alasan pemakzulan berbeda karena Bupati Aceng Fikri dimakzulkan karena masalah kawin siri singkat selama empat hari yang membuat dirinya dihujat banyak pihak. Akibatnya secara langsung dia dimakzulkan oleh DPRD Garut pada tanggal 1 Februari 2013. Sehingga dia hanya menjabat sebagai bupati di Garut dari tahun 2009 hingga 2013.

Bermula saat Aceng Fikri menikah kilat dengan gadis berusia 18 tahun bernama Fany Oktora dalam waktu 4 hari saja. Tragisnya kemudian Aceng Fikri menceraikan Fany Oktora hanya lewat pesan singkat SMS. Alasan mengapa Aceng Fikri menceraikan Fany Oktora karena dinilai tidak perawan di malam pertama dan mengibaratkan istri mudanya seperti kaos yang sudah sobek. Pasca terbongkarnya insiden itu banyak warga Garut meminta agar dia lengser.

Setelah mendapat surat rekomendasi dari Mahkamah Agung kemudian oleh DPRD salinan putusan Mahkamah Agung itu dikirim ke Mendagri kemudian dilanjutkan ke Presiden. Kemudian keluarkan surat pemberhentian dirinya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 25 Februari 2013. Aceng Fikri kemudian menggugat Mahkamah Agung, Menteri Dalam Negeri hingga Presiden ke PTUN. Selain itu Aceng Fikri juga membawa masalah rekomendasi DPRD Garut ini ke MK. Hasilnya ? PTUN dan MK menolak semua gugatan Aceng Fikri.