Praperadilan Irjen Napoleon Bonaparte Resmi Ditolak

Kompas.com

Warnabiru.com - Secara resmi majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdiri dari hakim tunggal Hakim Suharno. Menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan Irjen Napoleon Bonaparte pada Selasa, 6 Oktober 2020.

Dilansir dari tribunnews.com dibawah ini putusan Hakim Suharno yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta.

"Pertama, menolak prapperadilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, membebankan biaya perkara senilai nihil," jelas Hakim Suharno.

Menanggapi kandasnya gugatan praperadilan yang terdaftar di 2 September 2020 dengan nomor 115/Pid.Pra/2020/PN JKT.SEL. Pihak Irjen Napoleon Bonaparte yang diwakili pengacaranya Gunawan Raka menghormati keputusan tersebut.

"Sangat menghormati, kami sampaikan pemghormatan tinggi kepada hakim. Saya sampaikan terima kasih kepada Divisi Hukum Bareskrim yang sudah kooperatif untuk mengurai perkara ini," ucap Gunawan Raka usah sidang di hari yang sama.

"Kepada majelis hakim juga kami ucapkan terimakasih yang setinggi - tingginya yang sudah menilai alat bukti permulaan," imbuh Gunawan Raka.

Untuk proses pengadilan berikutnya Irjen Napoleon Bonaparte berjanji akan kooperatif dan mengikuti segala peraturan yang berlaku.

"Kalau soal itu sudah disampaikan beberapa kali, Pak Napoleon setia pada Polri. Mengikuti proses hukum, dan kooperatif. Apapun yang dilakukan oleh Polri harus kooperatif karena beilau adalah bagian dari Polri." Jelas Gunawan Raka.

Langkah hukum berikutnya yang dilakukan Irjen Napoleon Bonaparte adalah mempelajari putusan tersebut.

"Kami akan pelajari karena salinan putusan belum dapat. Fakta - fakta yang terungkap juga sebagaian ada yang tidak menjadi pertimbangan." Jelas Gunawan Raka.

"Jadi mungkin kami akan mengambil langkah sikap - sikap setelah kami dapat salinan putusan," imbuh Gunawan Raka.

Menurut Gunawan Raka terdapat beberapa materi di praperadilan yang dinilai tidak tersentuh di persidangan tersebut.

"Ada beberapa materi tidak tersentuh di media praperadilan, kalau sudah menyentuh materi pembuktian tentang benar atau tidaknya tuduhan itu nanti di materi pokok," jelas Gunawan Raka.

Kasus berawal saat Djoko Tjandra ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penggelapan dana perbankan hak tagih Bank Bali pada tahun 2009. Kemudian dia melarikan diri ke Papua Nugini dan menetap disana.

Dengan status buronnya dia dinyatakan sebagai DPO oleh pemerintah Indonesia. Namun yang mengejutkan pada 8 Juni 2020 dia datang seorang diri atas peninjauan kembali kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam rangka datang ke Indonesia dan mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Selatan itulah banyak pihak terseret.

Diantaranya yakni Irjen Napoleon Bonaparte yang dijerat pasal 5 ayat 2, kemudian pasal 11 dan 12 huruf a dan b Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor juncto 55 KUHP.

Dalam penetapan tersangka tersebut pihak Mabes Polri membagi peristiwa hukum Djoko Tjandra menjadi tiga kluster. Dimana kluster pertama di tahun 2008 - 2009 di mana terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang pada saat itu.

Klaster kedua, peristiwa di akhir 2019 atau sekitar November 2019, di mana terjadi suatu peristiwa terkait dengan adanya pertemuan saudara Djoko Tjandra, saksi berinisial P, dan saksi berinisial ANT terkait dengan rencana pengurusan fatwa dan proses PK.

Klaster ketiga terkait dengan penghapusan red notice, pembuatan dan penggunaan surat jalan palsu terkait upaya Djoko Tjandra dalam mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Terkait penetapan dirinya sebagai tersangka pihak Irjen Napoleon Bonaparte mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 21 September 2020.

Namun sidang praperadilan itu ditunda karena pihak termohon yakni Polri yang menetapkan status tersangka Irjen Napoleon Bonaparte tidak hadir.

Menanggapi praperadilan Irjen Napoleon Bonaparte ini pihak Polri yang diwakili oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono. Menjelaskan ketidak hadiran Polri karena masih perlu koordinasi sebelum hadir si sidang praperadilan tersebut.

"Terkait praperadilan yang diajukan tersangka NB dan pengacaranya memang betul sesuai Pengadilan Jaksel praperadilan dari tersangka NB dan pengacaranya. Namun perlu rekan - rekan ketahui, tim perlu koordinasi dan duduk bersama sehingga hari ini belum bisa menghadiri," jelas Brigjen Awi Setiyono pada Senin, 21 September 2020