Otto Hasibuan Gugat Djoko Tjandra Terkait Pembayaran Utang Imbalan Jasa

Kompas.com

Warnabiru.com - Pengacara kenamaan Otto Hasibuan menggugat terdakwa hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Soegiarto alias Djoko Tjandra, terkait pembayaran utang imbalan jasa.

Hal tersebut berawal saat Otto Hasibuan menerima permintaan keluarga Djoko Tjandra untuk menjadi pengacara terkait kasus yang dihadapi oleh Djoko Tjandra.

Sehingga menurut Otto Hasibuan sejak hari itu dirinya secara resmi menjadi pengacara Djoko Tjandra dan keluarganya. Namun dihari kemudian ternyata Djoko Tjandra menggandeng pengacara lainnya untuk menghadapi kasus yang menjeratnya.

Atas hal itulah Otto Hasibuan menggugat Djoko Tjandra ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal itu dapat dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (SIPP PB Jakpus). Dengan nomor perkara 310/pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst yang tertanggal 25 September 2020.

Dibawah ini isi gugatan Otto Hasibuan sebagai pihak penggugat dan Djoko Tjandra sebagai pihak tergugat.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Termohon PKPU berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beserta seluruh akibat hukumnya;

3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

4. Menunjuk dan mengangkat;
Heribertus Hera Soekardji, S.H Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-234 AH.04.03-2017 tanggal 13 Desember 2017.

Agus Dwiwarsono, S.H., M.H Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-195 tanggal 27 Oktober 2016.

Wendy Suyoto, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-195 tanggal 27 Oktober 2016.

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU/DJOKO TJANDRA dalam hal ini memilih kedudukan hukum kantor Pengurus yang beralamat di The Bellezza Shopping Arcade, Gapura Prima Office Tower 6th Floor, Jl. Letjen Soepeno No. 34, Jakarta Selatan;

5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan selesai

Kasus ini berawal saat Djoko Tjandra ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penggelapan dana perbankan hak tagih Bank Bali pada tahun 2009. Kemudian dia melarikan diri ke Papua Nugini dan menetap disana.

Dengan status buronnya dia dinyatakan sebagai DPO oleh pemerintah Indonesia. Namun yang mengejutkan pada 8 Juni 2020 dia datang seorang diri atas peninjauan kembali kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam rangka datang ke Indonesia dan mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Selatan itulah banyak pihak terseret. Salah satunya adalah Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Dimana  Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang diduga menerima uang suap dari Djoko Tjandra. Uang suap itu diberikan dengan tujuan agar mempengaruhi fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait status terdakwa Djoko Tjandra.

Yang berisi agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi hukuman penjara. Namun kerjasama itu menguap karena tidak ada fatwa MA terkait status terdakwa Djoko Tjadra.

Ada pula nama  Irjen Napoleon Bonaparte yang ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka kepada jendral polisi bintang dua itu karena diduga menerima uang suap dari penguasaha yang disuruh oleh Djoko Tjandra.

Bahkan Lurah Gorogol Selatan, Asep Subahan, juga terkena getahnya. Karena Asep Subahan dinilai melanggar prosedur dalam penerbitan E-KTP milik Djoko Tjandra yang digunakan untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pembuatan E-KTP milik Djoko Tjandra itu hanya dalam waktu 1 jam 19 menit saja. Sehingga kini Asep Subahan dinonaktifkan sebagai lurah di Kelurahan Grogol dan dipindah tugaskan ke kantor Wali Kota Jalarta Selatan.

Begitu pula dengan pengacara Djoko Tjandra juga ditetapkan sebagai tersangka. Yakni Anita Kolopaking yang dijerat Pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pembuatan surat palsu. Dia juga dijerat pasal lainnya yakni pasal 223 KUHP tentang pertolongan kepada buronan untuk melarikan diri.
Ada juga pihak perantara suap antara Jaksa Pinangki dengan Djoko Tjandra. Yakni Andi Irfan yang perannya cukup vital karena dia menerima uang uang suap dari Djoko Tjandra sebesar Rp 7,4 miliar. Kemudian diduga diberikan kepada Jaksa Pinangki agar bebas dari kewajiban menjalani putusan pengadilan atas kasus hak tagih Bank Bali pada tahun 2009.

Uang tersebut diduga digunakan Jaksa Pinangki untuk mengurus hnfatwa ke Mahkamah Agung. Agar mengeluarkan fatwa tidak dieksekusinya Djoko Tjandra atas vonis yang dia jalani.