Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo Ditangkap KPK

Tribunnews.com

Warnabiru.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga terkait dugaan korupsi ekspor benih lobster. Dalam penangkapan yang dilakukan pasca kepulangannya dari Amerika Serikat ini dia diamankan di Bandara Soekarno - Hata, Tangerang, Banten.

Penangkapan ini terjadi pada Rabu, 25 November 2020. Dalam penangkapan ini turut pula penyidik KPK Novel Baswedan. Sebelum ditangkap diketahui Edhy Prabowo menggunakan maskapai All Nippon Airwayas. Saat turun dari mulut pesawat itulah dia ditangkap KPK.

Selain mengamankan Edhy Prabowo ditangkap pula istrinya Lis Rosita Dewi yang juga merupakan anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat. Terdapat pula pejabat lainnya yang ditangkap KPK. Mulai dari pegawai swasta dan pejabat di Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Sambil menunggu pemeriksaan Edhy Prabowo selama 1 X 24 Jam. Pihak KPK menyambi kantor dan rumah dinas Edhy Prabowo. Dimana alamat rumah dinas Edhy Prabowo berada di Jalan Widya Chandra V No 26, Jakarta Selatan.

Dilansir dari detik.com banyak pejabat negara yang memberikan komentar atas penangkapan Edhy Prabowo ini. Seperti ucapan Presiden Joko Widodo yang menghormati proses hukum atas penangkapan Edhy Prabowo tersebut.

"Kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka dan profesional," ucap Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Rabu, 25 November 2020.

Selain itu Presiden Joko Widodo meyakini bahwa KPK akan bekerja secara profesional dan transparan sehingga pemerintah mendukungnya.

"Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," ujar Presiden Joko Widodo.

Selain itu Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Nasdem yakni Charles Meikyansah mengaku sedih akan adanya berita tersebut. Dimana kita ketahui bahwa Komisi IV membidangi masalah kelautan dan perikanan.

"Saya prihatin dan kaget ya dengan informasi yang terus berkembang dari penangkapan pejabat KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan). Tapi kami masih menunggu informasi yang lebih lengkap dari KPK. Siapa yang ditangkap dan kaitannya dengan apa," jelas Charles Meikyansah kepada wartwan pada Rabu, 25 November 2020.

Terkait kebijakan Edhy Prabowo yang melakukan kebijakan ekspor benih lobster. Pihak Komisi IV selalu mewanti - wanti agar Edhy Prabowo transparan dan berhati - hati.

"Pada prinsipnya, waktu di Komisi IV, menterikan menyampaikan bahwa arti penting sekali bagi ekspor benur lobster ini bagi kepentingan nelayan. Nah yang kami sangat tekankan disitu adalah proses ekspor benur ini harus dilakukan dengan hati - hati, dengan transparan dan tentunya juga untuk kepentingan publik khususnya nelayan," jelas Charles Meikyansah.

Edhy Prabowo sendiri adalah politikus sekaligus Wakil Ketua Umum Gerindra. Sebelumnya dia adalah atlet pencak silat yang berjaya di Pekan Olahraga Nasional (PON) hingga tingkat internasional. Pada tahun 1991 lelaki kelahiran 1972 ini masuk AKABRI yang berpusat di Magelang, Jawa Tengah.

Dalam perjalanan kariernya ini Edhy Prabowo mempunyai hubungan dekat dengan Prabowo Subianto. Ditunjukkan dirinya selalu mendampingi Prabowo Subianto saat di Yordania.

Edhy Prabowo pernah juga menjadi anggota DPR - RI periode 2014 - 2019 mewakili wilayah Sumatera Selatan dengan kemenangan 75.186 suara.
Kebijakan Edhy Prabowo yang cukup kontroversial adalah saat dirinya mengizinkan ekspor benih lobster pada 2020. Dimana kebijakan ini bertolak belakang dengan menteri sebelumnya yakni Susi Pudjiastuti.

Alasan mengapa Edhy Prabowo mengizinkan ekspor benih lobster karena banyak nelayan yang bergantung dengan benih lobster sebagai mata pencahariannya. Selain itu menurutnya lobster dianggap tidak akan punah karena akan bertelur hingga 1 juta ekor saat musim panas.

Terkait kebijakannya ini ternyata mendapat sorotan dari pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Menurut KPPU proses pengiriman benih lobster ke luar negeri itu diduga terdapat praktik monopoli didalamnya.

"Jadi ini bukan masalah beningnya, tapi ada persoalan logistiknya, forwadinya. Kita ketahui benih lobster ini KKP baru saja membuka ruang ekspor, namun perkembangannya ternyata KPPU melihat ada potensi indikasi persaingan usaha tidak sehat, dimana ada kegiatan yang membuat jasa pengiriman terkonsentrasi kepada pihak tertentu saja," jelas Juru bicara KPPU, Guntur Saragih dalam forum jurnalis KPPU secara virtual pada Kamis, 12 November 2020.