BPKP: Belum Ada Laporan Rencana Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi di Daerah

Sedang Populer

Warnabiru.com - Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) telah menemukan bahwa banyak pemerintah daerah belum menyiapkan program dan langkah-langkah yang memadai untuk mengurangi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19.

Dalam sebuah diskusi dengan beberapa gubernur pada hari Rabu yang dituanrumahi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mendesak para pemimpin daerah untuk menyusun rencana pemulihan ekonomi untuk wilayah mereka masing-masing, termasuk perincian tentang sumber pendanaan.

Sumber keuangan untuk program-program tersebut mungkin termasuk anggaran negara, dana insentif regional (DID) pemerintah pusat dan dana alokasi khusus (DAK) atau pinjaman dari otoritas pusat, katanya.

Yusuf juga mengatakan bahwa para pemimpin daerah harus menyiapkan "skema insentif regional" untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang dilanda virus di wilayah tersebut.

Banyak pemimpin daerah mengatakan bahwa pandemi, yang telah menyebabkan banyak kegiatan ekonomi hampir terhenti karena pembatasan mobilitas, mengakibatkan penurunan pendapatan daerah yang parah.

BACA JUGA: KPK Minta Tambahan Dana Hampir 1 Triliun Untuk Tingkatkan Kinerja

Jakarta, misalnya, pendapatan anggaran menyusut 47 persen pada Mei, sementara Gorontalo melaporkan penurunan 17,5 persen pada April.

Yusuf juga mendesak pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam mengumpulkan data dan mendaftarkan bisnis lokal yang terkena dampak krisis ekonomi, serta memprioritaskan bantuan ekonomi untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang tidak dicakup oleh program bantuan pemerintah pusat.

Dia juga menguraikan beberapa masalah yang dihadapi pemulihan pasca-pandemi di daerah, termasuk masalah dengan pengadaan peralatan dan bahan kesehatan.

“Spesifikasi peralatan dan bahan yang dipesan biasanya tidak sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan; mereka tidak memiliki izin distribusi, barang sulit didapat, dan harganya sering berfluktuasi,” kata Yusuf.

“Lebih jauh, spesifikasi barang yang diterima seringkali tidak sesuai pesanan. Selain itu, pengadaan peralatan dan bahan kesehatan masih dikenakan pajak."

BACA JUGA:  Otak Aksi Penyerangan Acara Midodareni di Rumah Keluarga Umar Assegaf Telah Ditangkap

Yusuf mengatakan BPKP bersama dengan auditor internal regional akan mengawasi dan membantu pembelian peralatan kesehatan. Namun, ia mendesak pemerintah provinsi untuk memastikan bahwa pengadaan sesuai dengan kebutuhan khusus mereka.

BPKP juga menemukan bahwa rumah sakit di beberapa daerah masih mengalami kesulitan mengklaim penggantian untuk perawatan pasien COVID-19, karena banyak dari mereka belum memahami aturan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 238/2020.

Yusuf memperkirakan bahwa hanya 30 hingga 40 persen dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk penggantian perawatan COVID-19 yang telah habis.

"Pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan perwakilan BPKP dan kantor Badan Kesehatan dan Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) di wilayah masing-masing untuk mempercepat penggantian klaim," katanya.

BPKP juga telah mengintegrasikan data penerima bantuan sosial dari berbagai sumber, termasuk bantuan sosial regional dan Program Harapan Keluarga pemerintah pusat, untuk membantu memecahkan masalah data yang tidak lengkap yang telah membingungkan distribusi bantuan sosial.

Padahal, presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Kementerian Sosial untuk menjangkau rumah tangga miskin di tengah kekhawatiran atas distribusi paket bantuan sosial COVID-19 yang tidak merata di seluruh nusantara.

BACA JUGA: Banjarmasin dan Surabaya Jadi Provinsi Dengan Tingkat Kematian COVID-19 Tertinggi

"Presiden telah memerintahkan Kementerian Sosial untuk mensurvei rumah tangga miskin dan warga yang terkena dampak lainnya yang belum menerima bantuan," kata juru bicara kepresidenan Fadjroel Rahman.

Dia mengatakan program distribusi bantuan pemerintah sangat luas dan mencakup berbagai jenis bantuan, termasuk transfer tunai langsung, paket makanan pokok, dan diskon listrik untuk rumah tangga dalam kategori 450 volt.

Namun, Fadjroel mengakui bahwa masalah dalam pengumpulan data telah menyebabkan kesalahan dalam distribusi bantuan.

BACA JUGA:  SNMPTN Sudah Dibuka, Simak Alur Pendaftarannya

Untuk merampingkan data di berbagai tingkat administrasi, kementerian memberikan unit lingkungan (RT), unit masyarakat (RW) dan pemerintah daerah tugas untuk memastikan bahwa semua rumah tangga miskin dan masyarakat yang terkena dampak lainnya menerima paket bantuan sosial, katanya.

"Ini juga merupakan kesempatan bagi kementerian untuk merevisi Data Kesejahteraan Sosial Terpadunya." tutupnya.

- Advertisement -

More articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -

Berita Terbaru

Sedang Populer