Bagi Pengakses Angkutan Umum Kebijakan "New Normal" Malah Menyusahkan

Penumpang kereta api di Jabodetabek sedang berjuang untuk mengakses transportasi selama apa yang disebut "normal baru". Karena adanya protokol jaga jarak dan stasiun yang ramai, banyak orang menyoroti masalah yang sedang berlangsung terkait dengan kurangnya infrastruktur publik dan fasilitas transportasi di ibukota padat penduduk.

Operator jalur komuter PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) melaporkan bahwa jumlah penumpang melonjak menjadi 279.000 pada 9 Juni saja, dari rata-rata 80.000 per hari selama PSBB, ketika pemerintah mulai membuka kembali perekonomian.

Namun, dengan adanya protokol kesehatan untuk menghindari transmisi COVID-19, perusahaan telah membatasi jumlah penumpang hingga 40 persen dari total kapasitas untuk setiap perjalanan, yang mengarah ke stasiun pengemasan di seluruh wilayah.

Banyak warga yang melakukan perjalanan ke Jakarta setiap hari untuk bekerja, menyesali antrian panjang di pagi hari untuk naik kereta api, sementara juga berjuang dengan mobil-mobil yang penuh sesak yang membuat sulit untuk menjaga jarak sosial.

Ada sekitar 95-100 orang di satu gerbong dan orang-orang berdiri sangat dekat satu sama lain. Itu membuat kereta begitu ramai dan sulit untuk menjaga jarak.

KCI berpendapat bahwa meskipun perusahaan telah meningkatkan jumlah perjalanan harian menjadi 935 perjalanan dari 784 perjalanan per hari sebelum relaksasi PSBB, kepadatan penumpang tidak dapat dihindari.

Garis panjang dan crowding sulit dihindari jika pola kegiatan komuter masih fokus pada jam sibuk di pagi dan sore hari.

Perusahaan telah mencapai optimalisasi maksimum fasilitasnya, dengan kemajuan lima menit untuk jalur sibuk yang menghubungkan Bogor dan Jakarta, di antara jalur lainnya. Perusahaan menjalankan 124 perjalanan pagi dan 126 perjalanan sore selama jam-jam sibuk.

Di jalur Bogor, sangat sulit untuk menambahkan lebih banyak perjalanan karena headway berada pada kapasitas maksimum dari infrastruktur kereta api yang tersedia. Beberapa jalur kereta api juga digunakan bersama dengan layanan kereta api lainnya seperti kereta antarkota dan kereta barang.

Jalur komuter Jabodetabek melihat volume penumpang harian melonjak menjadi lebih dari 979.000 pada 2019 dari sekitar 922.000 pada 2018.

Namun, pembangunan infrastruktur kereta api yang dibutuhkan untuk memenuhi peningkatan ini masih tertinggal.

Proyek-proyek tersebut termasuk proyek jalur kereta api double train (DDT) yang menghubungkan Manggarai, Jakarta Selatan, dan Cikarang, Jawa Barat, serta pemisahan antara jalur Bogor dan jalur kereta api ke Bekasi, Jawa Barat, di Stasiun Manggarai, dengan set terakhir akan selesai pada akhir tahun.

Dengan pemisahan jalur antara jalur Bogor dan Bekasi, keterlambatan kereta komuter di Stasiun Manggarai dapat diatasi.

Sementara itu, pemerintah juga sedang mengejar penyelesaian proyek DDT pada tahun 2021. Pengembangan kereta api DDT, yang dimulai pada tahun 2002, dimaksudkan untuk memisahkan jalur kereta api jarak jauh, dan jalur komuter, serta jalur kereta api bandara, untuk mengurangi keterlambatan dan meningkatkan kapasitas kereta api.

Sementara itu, proyek infrastruktur lain, transit kereta api ringan (LRT), yang diharapkan menghubungkan kota-kota di Jabodetabek, telah ditunda hingga 2022, dari yang semula dijadwalkan selesai pada November 2021.

Perusahaan konstruksi negara Adhi Karya, pengembang proyek, mengutip pandemi dan pembukaan lahan sebagai alasan di balik penundaan tersebut.

Dengan kesenjangan saat ini antara permintaan dan infrastruktur yang tersedia di kereta api, para ahli telah meminta pemerintah untuk campur tangan untuk menjaga kesehatan penumpang.

Perjalanan harus lebih merata sepanjang hari. Misalnya, lembaga dan pengusaha dapat menerapkan jam kerja yang fleksibel sehingga orang tidak berbagi jam kerja yang sama di pagi hari.

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Investasi Koordinator telah menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan intervensi melalui penerbitan surat edaran no. 8/2020 oleh gugus tugas covid-19, yang mengamanatkan jam kerja yang mengejutkan bagi pegawai negeri, pegawai perusahaan milik negara, dan pegawai swasta.

Ini yang bisa dilakukan karena kita tidak bisa menambah lebih banyak fasilitas transportasi, itu sudah mencapai kapasitas maksimum.